Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMUNITAS Kebijakan Luar Negeri Indonesia atau Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Global Citizen akan menggelar Global Town Hall virtual tahunan keempat yang diadakan Sabtu, 2 September. Acara yang merupakan ruang dialog internasional bagi masyarakat sipil itu akan digelar bekerja sama dengan konsorsium organisasi masyarakat sipil, lembaga pemikir, dan universitas di seluruh dunia.
Global Town Hall virtual ini akan mempertemukan para pemimpin pemerintahan, eksekutif sektor swasta, aktivis akar rumput, dan pakar filantropi untuk membahas tantangan paling mendesak yang dihadapi planet kita.
Dengan mengusung tema “Ini Juga Dunia Kita: Dialog Masyarakat Sipil Utara-Tenggara-Barat,” Global Town Hall ini akan mengumpulkan sektor-sektor untuk diskusi dan debat berkaliber tinggi mengenai keadaan dunia yang melibatkan para pemikir terkemuka di seluruh dunia.
Baca juga: Mowilex Dorong Ekonomi Biru Berbasis Ekowisata Hiu Paus di Sumbawa
“KTT virtual ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat global dengan perspektif dan gagasan berbeda dalam mengatasi tantangan global, memfasilitasi dialog Timur-Barat dan Utara-Selatan yang asli dan berkualitas tinggi di tingkat akar rumput,” kata Pendiri dan Ketua FPCI Dino Patti Djalal, Kamis (31/8).
Diskusi maraton virtual selama 15 jam ini akan menghadirkan pembicara termasuk Amina J. Mohammed, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa;Ban Ki-moon, Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Gaston Browne, Perdana Menteri Antigua dan Barbuda Gilbert Houngbo, Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional José Ramos-Horta, Presiden Timor-Leste Volker Türk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Wang-Yi, Anggota Biro Politik Komite Sentral CPC dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia Battsetseg Banmunkh, Menteri Luar Negeri Mongolia Sofia Carson, Penyanyi, Aktor dan Aktivis Sabrina Dhowre Elba, dan masih banyak lagi yang harus dikonfirmasi.
Baik FPCI maupun Global Citizen bertujuan untuk mengangkat komunitas dan masyarakat sipil di seluruh dunia yang suaranya harus dipertimbangkan dalam diskusi global, terutama mereka yang memberikan masukan terhadap kebijakan nasional dan multilateral yang berdampak pada kehidupan mereka.
Baca juga: INFID dan Green Network Asia: Pembangunan KEK Mandalika Belum Akuntabel
“Kami berfokus pada inisiatif reboisasi untuk menyemangati masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, atau memastikan transisi yang adil bagi daerah yang bergantung pada sumber daya saat mereka beralih dari bahan bakar fosil, Balai Kota ini berfungsi sebagai platform penting untuk mendorong diskusi ini,” kata Dino.
Bahas Ragam Isu Masyarakat
Diselenggarakan menjelang KTT G20 di India dan Global Citizen Festival di New York City, rangkaian diskusi ini akan menampilkan isu-isu termasuk pemberdayaan petani skala kecil, pembelaan pembela hak asasi manusia, mendorong partisipasi politik pemuda, pemberdayaan anak perempuan, mendukung komunitas adat dan pelindung hutan kita, sekaligus menggalang aksi iklim yang sangat dibutuhkan, dan masih banyak lagi.
Global Town Hall telah mengumpulkan lebih dari 12.000 orang dari lebih dari 140 negara sejak didirikan.
“Kita hidup di masa yang bergejolak. Ketika dunia semakin terpecah dan penuh rasa tidak percaya, kita memerlukan lebih banyak dialog dan masyarakat sipil harus menjadi bagian dari pembicaraan ini,” kata Dino.
Dia katakan masyarakat sipil ingin suaranya didengar dan memiliki banyak ide serta niat baik untuk ditawarkan kepada para pembuat kebijakan. Global Town Hall bertujuan untuk menyatukan komunitas-komunitas timur-barat-utara-selatan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik, kepercayaan yang lebih dalam, dan saling menghormati, yang tanpanya tidak ada masalah global yang dapat diselesaikan.
Global Town Hall menawarkan platform yang signifikan, tidak hanya untuk memperkuat suara organisasi pemuda dan masyarakat sipil, namun juga untuk memastikan ide-ide mereka didengar oleh mereka yang berkuasa.
Michael Sheldrick, Co-Founder dan Chief Policy Global Citizen, Impact, and Government Affairs Officer, mengatakan saat kita mendekati batas waktu tahun 2030 untuk menghilangkan kelaparan dan mencapai SDG, kita menyaksikan hilangnya kemajuan yang telah dicapai selama hampir satu dekade.
Dengan latar belakang krisis yang sedang berlangsung, pemicu stres tambahan, termasuk keputusan buruk Rusia yang menyebabkan kegagalan Inisiatif Gandum Laut Hitam atau pemotongan dana Bantuan Pembangunan Luar Negeri yang dilakukan oleh Inggris secara kejam, memperburuk harga pangan global dan secara langsung meningkatkan angka kematian dan kesakitan akibat kelaparan.
“Meskipun ada kesepakatan bahwa 'sesuatu' harus dilakukan untuk memperkuat sistem pangan global, masih terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai alat apa yang harus dimanfaatkan dan seperti apa sistem pangan tersebut. Permasalahan mendesak ini tidak bisa ditunda, dan kami mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk bertindak sekarang,” kata Michael.
Pendaftaran Global Town Hall 2023 kini telah dibuka di www.gth2023.com.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
Indonesia mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional
Saat ini, ITDC dipercaya untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika di Lombok, NTB.
Ia menyebut penghapusan rencana program dari JETP itu karena ketidakjelasan sumber pendanaan dari sponsor negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Meski menyinggung mengenai dampak perang di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia, namun P20 tidak menyebut tentang isu kemerdekaan Palestina.
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved