DNI Dinilai masih Restriktif

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong memandang daftar negatif investasi (DNI) masih perlu direvisi lagi demi memancing investasi lebih besar. Menurutnya, DNI sekarang masih sangat restriktif. “Revisi DNI pada Februari lalu adalah opening terbesar dalam 10 tahun terakhir, tapi rezim DNI saat ini masih merupakan paling restriktif di ASEAN. Tidak ada negara lain di sekitar kita yang serestriktif kita,” ungkap Lembong di Kantor BKPM, Jakarta, kemarin.

Namun, ia belum dapat memastikan kapan DNI akan kembali direvisi karena prosesnya melibatkan banyak kementerian/lembaga.

Hasrat Lembong itu ditetang Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Ia berpendapat DNI saat ini sudah cukup baik mengakomodasi investor lokal ataupun asing. “Kita dari pihak industri tidak ingin ini dibuat lebih liberal lagi sebab ada kepentingan nasional di sana. Jika memang dirasa itu masih terlalu restriktif, diharapkan ada komunikasi lebih dulu dengan kalangan pengusaha,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Hariyadi melihat tidak mungkin pengusaha lokal dihadapkan dengan pengusaha asing yang bermodal tebal dengan skala usaha yang berbeda.

Di lain hal, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan 30 proyek prioritas tahun ini mulai dibangun pada 2018. Saat ini, baru dua proyek mendekati tahap kontruksi, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, dan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur.

“Pada dasarnya sudah berjalan. PLTU Batang dan SPAM Umbulan sudah tersendat bertahun-tahun. Bahkan, Umbulan sampai 34 tahun. Nah, ini sudah kita fasilitasi dengan semua stakeholder,” ucap Direktur Proyek Sektor Sumber Daya Air ­KPPIP Henry Toruan dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, setelah dua proyek itu, pihaknya akan fokus pada SPAM Semarang Barat, jalan tol Serang-Panimbang, dan tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yakni PLTA Karangkates, Kesamben, dan Lodoyo. Proyek-proyek itu akan diperhatikan karena masih terkendala skema pembiayaan. Sementara itu, 3 PLTA terkendala studi kela-yakan sehingga tidak mengalami kemajuan. “Target kita kelar review studi kelayakan bulan ini lah. Yang penting, mau jadi apa proyek itu, harus dibangun paling lambat 2018,” cetus Henry.

Di kesempatan sama, Sekretaris Perusahaan PLN Bambang Dwiyanto menandaskan sudah ada 195 mw pembangkit listrik milik PLN yang beroperasi. Pada Juli lalu, mobile power plant di Lombok menambah 25 Mw listrik untuk porsi 35 ribu Mw. (Dro/Jes/E-2)