Belanja Infrastruktur Aman

PEMERINTAH memastikan pagu belanja untuk pembangunan infrastruktur tidak akan dipotong meski pemerintah tengah mengutak-atik kembali struktur anggaran negara. “Infrastruktur kita jaga. Yang berkaitan dengan pembiayaan umum tidak kita potong,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, kemarin.

Pihaknya tengah berkomunikasi dengan kementerian/lembaga (K/L) mengenai belanja nonprioritas atau belanja yang tidak pernah terserap maksimal. Pemangkasan belanja tahap kedua itu diperlukan agar defisit APBN-P 2016 terjaga.

“Kita komunikasi dan melihat serapan sampai hari ini berapa, yang sudah dikontrakkan berapa, program yang harus diluncurkan seperti apa. Jadi ada beberapa kriteria, dari situ baru terlihat berapa yang bisa dipotong, terutama yang sifatnya konsumtif.”

Mardiasmo meyakinkan pagu belanja disisir dengan saksama agar tidak menyasar belanja prioritas bagi pembangunan yang sudah melalui proses lelang dan tinggal menunggu pencairan dana. Pagu belanja infrastruktur tahun ini ialah sekitar Rp300 triliun.

“Belanja modal yang sudah dikontrakkan, itu tidak akan dikurangi. Kita masih mengorganisasi satu per satu di kementerian/lembaga. Ini tidak mudah,” ujarnya.

Senada, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan belanja infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan aman dari pemotongan. Pasalnya, proyek itu bertujuan memeratakan pembangunan desa dan kota. Pun, anggaran infrastruktur yang dialokasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hanya akan diperkecil dengan penghematan lelang.

“Belanja yang terkait perbaikan pemerataan, termasuk bantuan sosial langsung, infrastruktur dasar desa dan kota tidak akan disentuh,” jelas Bambang di kantornya, Jakarta, kemarin.

Pembangunan pariwisata juga disebutnya tidak kena papas karena Presiden Joko Widodo memasukkan itu ke proyek prioritas. Eks menteri keuangan itu mengemukakan belanja barang dan perjalanan dinaslah yang akan paling banyak dibabat. “Semoga pemotongan ini tidak menganggu pertumbuhan ekonomi di semester II,” imbuhnya.

Daerah
Menurut Bambang, perekonomian nasional pada semester II harus tumbuh 5,36% agar target pertumbuhan 5,2% untuk keseluruhan 2016 terpenuhi. Untuk itu, tidak hanya pemerintah pusat yang mesti menggeber belanja, tapi juga pemerintah daerah yang tercatat masih memarkir anggaran Rp213 triliun di perbankan per Juni 2016. “Lihat tahun lalu, dalam sebulan terakhir daerah keluarkan Rp100 triliun, pertumbuhan kita langsung 5,04%. Lalu, peran swasta juga harus didorong.”

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana pemangkasan belanja negara Rp133 triliun untuk mencegah defisit tahun ini melewati target 2,35%. Dalam mengomentari itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya tengah menyisir anggaran internal yang mencapai Rp2,89 triliun. “Targetnya ada 10% pemotongan, kita akan finalisasi.”

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta mengatakan penyesuaian anggaran diperkenankan sesuai Pasal 26 ayat 1 UU APBN-P 2016. “Kalau kira-kira berpotensi melebihi batas, pemerintah berhak melakukan upaya penyelamatan, seperti penyesuaian anggaran ini.” (Ant/E-2)

jessica@mediaindonesia.com