OJK Dorong Buka Inklusi Keuangan di Daerah

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mendorong daerah untuk membuka ruang inklusi keuangan. Sebab hal ini sesuai dengan merupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama OJK di wilayah tersebut.

Hal ini agar layanan perbankan bisa masuk ke daerah yang selama ini belum dimasuki oleh layanan jasa keuangan perbankan. Dorongan inklusi ini pun untuk memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Industri Kecil dan Menengah.

“TPAKD harus memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program inklusi keuangan mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan akses ke sektor jasa keuangan,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, di Malang, Senin (8/8).

Di satu sisi layana keuangan lanjut Kusumaningtuti, dalam menyalurkan pembiayaan seharusnya juga memfasilitsi untuk mendapatkan literasi keuangan kepada masyarakat. "Indonesia masuk megara G20. Salah satu komitmennya bahwa tongkat inklusi keuamgan sangar penting. Dan setiap negara harus punya inklusi secara nasional,"ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama hadir pula anggota komisi XI dari PDIP Andreas Edy Susetyo. Dia mengatatakan akses layanan keuangan di daerah sangat penting untuk perputaran uang yang lebih cepat serta memberikan pembiayaan usaha bagi usaha makro kecil dan menengah.

"Bagaimana memberikan pembiayaan UMKM memepercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab apa yang diinginakan pemerintah belum bisa tercapai saat ini. Juga hal ini untuk mencegah rentenir juga. ,"jelasnya.

Dalam penguluhan TPKAD ini , OJK bersama Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timur mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang, sebagai bagian dari program inklusi keuangan nasional yang digagas OJK. TPAKD berisikan beberapa unsur dari antar instansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Sementara itu TPKAD Malang smberanggotakan antara lain Bupati, Kepala Kantor OJK Malang, Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Sekda Kabupaten Malang, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPS Kabupaten Malang, Pimpinan Bank Jatim, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Malang dan Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya.

Bupati Malang Rendra Kresna dalam kesempatan yang sama juga mengajak seluruh komponen yang tergabung dalam TPAKD untuk bekerja dan bersinergi sehingga program yang telah disusun dan diimplementasikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Malang.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang seperti halnya Provinsi Jawa Timur selalu tumbuh di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan II 2016 tumbuh 5,62 persen dibandingkan triwulan II-2015.

Sementara, berdasarkan survei OJK tahun 2013, tingkat inklusi keuangan masyarakat Jawa Timur berada pada level yang cukup baik dan di atas rata-rata nasional, yaitu 71%. Hal ini menunjukkan potensi bagi tumbuh kembangnya sektor riil. Oleh karena itu, pendirian TPAKD diyakini dapat mendorong sektor jasa keuangan untuk lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor riil di Kabupaten Malang.

Tujuan TPAKD di berbagai daerah berbeda. Saat ini sudah ada 20 TPKAD di seluruh Indonesia dan di Malang merupakan TPKAD yang peetama dikukuhkan untuk tingkat kabupaten/kota. Sedangkan di Kabupaten Malang dibentuk dengan tujuan Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah; Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah; Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah; Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan; Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan umkm, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.

Salah satu program kerja TPAKD Kabupaten Malang yang telah dilaksanakan adalah Program Desa Siaga Aktif Inklusi Keuangan (Pro-Desiku) dan Pembiayaan Mikro Sanitasi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Pro-Desiku adalah program literasi, edukasi dan inklusi keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat desa yang belum terjangkau informasi keuangan maupun produk dan jasa keuangan melalui pendampingan yang dilakukan oleh perangkat kesehatan desa (bidan, perawat, mantri dan petugas posyandu) sebagai agen literasi dan inklusi keuangan.

Sedangkan, Program Pembiayaan Mikro Sanitasi merupakan salah satu bentuk inklusi keuangan dari Pro-Desiku dan dalam rangka mendukung program Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk meningkatkan taraf hidup sehat melalui kebersihan sanitasi.

Produk pembiayaan mikro tersebut ditujukan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya sanitasi melalui pembiayaan mikro yang difasilitasi oleh agen literasi dan inklusi keuangan dalam hal ini bidan dan perangkat kesehatan lainnya. (X-11)