Akurasi Data Sokong Geliat Investasi

DATA dan informasi statistik di bidang penanaman modal merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk mengembangkan investasi di Tanah Air. Maka dari itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama perihal penyediaan data dan informasi statistik yang valid dan terpercaya.

Urgensi validitas tidak boleh dikesampingkan lantaran data kerap menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan atau regulasi. Masih jelas dalam ingatan kisruh data pangan yang akurasinya berbeda di tangan masing-masing kementerian/lembaga terkait. "Kalau data berbeda, ini bisa mengakibatkan kebijakan yang mungkin keliru atau tidak tepat sasaran," ujar Kepala BKPM Thomas Lembong usai acara penandatangan Nota Kesepahaman BKPM dan BPS, Senin (8/8).

Nota kesepahaman mencakup kerja sama di beberapa lini, yakni penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data dan informasi statistik bidang penanaman modal. Berikut pengembangan sistem informasi statistik yang menunjang geliat investasi. Misalnya untuk mendukung pelayanan penanaman modal, dibutuhkan pemetaan yang akurat perihal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dan pengkodean kabupaten/kita yang harus diperbaharui secara periodik seiring pemekaran wilayah.

"Pendataan ekonomi secara menyeluruh akan menyajikan potret perekonomian yang akan mendukung seluruh kegiatan koordinasi penanaman modal," imbuhnya.

Di satu sisi, Tom, sapaan akrabnya, berharap kerja sama ini turut meningkatan relasi antar lembaga dalam hal penyediaan dan pemanfaatan data yang nantinya akan dipakai untuk merealisasikan minat investasi di Tanah Air. Selain menjadi landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan investasi, akurasi data pun diperlukan untuk menentukan potensi-potensi penanaman modal. Termasuk, menyusun wilayah prioritas penanaman modal dalam rangka pemerataan pembangunan nasional.

"Saat kita membina atau membimbing investor, sebaiknya investasi ke mana, tentu kita perlu data dari BPS untuk melihat sektor yang trennya sedang naik. Sektor yang pertumbuhannya paling pesat sehingga layak diperhatikan investor," pungkasnya.

Penandatanganan hari ini sebenarnya pembaharuan Nota Kesepahaman antara BKPM dan BPS yang dikukuhkan pada tahun 2011 lalu. Kepala BPS Suryamin mengungkapkan hubungan antar kedua lembaga itu terjalin cukup baik. Dia menilai pembaharuan kesepakatan kerja sama akan menghasilkan data yang berkualitas. Akurasi data di sektor penanaman modal, sambung dia, memiliki peranan penting bagi pemerintah dalam menggelontorkan izin usaha.

"Kita terus lakukan penyempurnaan sistem dan data statistik agar pelaku usaha juga bisa memberikan respon yang lebih cepat. Tentunya kerja sama dengan kementerian/lembag harus kuat agar data yang masuk bisa terus diperbaharui," tukas Suryamin.(X-11)