OJK Dorong Buka Inklusi Keuangan di Daerah

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mendorong daerah untuk membuka ruang inklusi keuangan. Sebab hal ini sesuai denganmerupakan tindak lanjut dari Radiogram Menteri Dalam Negeri No.T-900/634/Kedua tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama OJK di wilayah tersebut.

Hal ini agar layanan perbankan bisa masuk ke daerah yang selama ini belum dimasuki oleh layanan jasa keuangan perbankan. Dorongan inklusi ini pun untuk memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Industri Kecil dan Menengah.

“TPAKD harus memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program inklusi keuangan mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan akses ke sektor jasa keuangan,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur di Malang, Senin (8/8).

Di satu sisi layana keuangan lanjut Kusumaningtuti, dalam menyalurkan pembiayaan seharusnya juga memfasilitsi untuk mendapatkan literasi keuangan kepada masyarakat.

"Indonesia masuk megara G20. Salah satu komitmennya bahwa tongkat inklusi keuamgan sangar penting. Dan setiap negara harus punya inklusi secara nasional,"ucapnya.

Di sisi lain, anggota komisi XI DPR dari PDIP Andreas Edy Susetyo mengatakan akses layanan keuangan di daerah sangat penting untuk perputaran uang yang lebih cepat serta memberikan pembiayaan usaha bagi usaha makro kecil dan menengah.

"Bagaimana memberikan pembiayaan UMKM memepercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab apa yang diinginakan pemerintah belum bisa tercapai saat ini. Juga hal ini untuk mencegah rentenir juga," jelasnya. (OL-2)