Proyek 35 Ribu Mw Diragukan Rampung

PEMERINTAH mencanangkan target proyek ketenagalistrikan 35 ribu megawatt (Mw) akan selesai pada 2019. Namun, melihat progres pada saat ini, sejumlah pihak menilai megaproyek itu sulit direalisasikan sesuai target.

Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menyebut ada beberapa hal yang menghambat perkembangan proyek tersebut. Salah satu yang paling ia soroti ialah kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah.

"Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta Bappenas harus bekerja sama lebih baik lagi, khususnya soal penetapan tarif listrik yang dibeli PLN dari pihak swasta," tutur Satya dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin (Minggu, 7/8).

Ketidakpastian harga jual listrik yang ditetapkan pemerintah memang menjadi alasan pihak swasta sungkan terlibat dalam proyek listrik ambisius tersebut.

Hal itu ironis mengingat PLN yang ditugasi sebagai penanggung jawab proyek itu hanya membangun 10 ribu Mw. Mandat yang lebih besar, 25 ribu Mw, diserahkan PLN kepada independent power producer (IPP) atau swasta.

Faktor lain yang menjadi batu sandungan, kata Satya, ialah pertumbuhan ekonomi. "Dulu saat proyek ini dicanangkan, pemerintah mengandalkan adanya pertumbuhan ekonomi setidaknya 6%," ucap Satya. Faktanya, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama tahun ini hanya 5,18%.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean juga melempar pesimisme. Ia mengatakan molornya proses tender pembangkit menjadi hal yang amat disayangkan dalam pengerjaan proyek sebesar itu.

"Contoh terakhir terjadi pada pembangkit listrik tenaga minigas (PLTMG). Tidak ada peserta yang mendaftar untuk PLMTG Scattered 180 Mw dan PLTMG Pontianak 100 Mw. Padahal pengumuman sudah sejak lama," ujar Ferdinand.

Belum lagi, imbuh dia, proses pembebasan lahan yang kerap menyulitkan investor. Selama ini, pembebasan lahan kerap dibebankan kepada swasta. "Seharusnya pemerintah memfasilitasi pembebasan lahan sehingga investor hanya memikirkan pembangunan."

Dalam menanggapi suara-suara pesimistis itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengatakan pihaknya telah berupaya maksimal mengimplementasikan proyek yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo itu.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini, proses perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) yang sudah diteken ialah 15 ribu Mw. "Mungkin tahun ini bisa rampung 100% untuk PPA."

Di sisi lain, ia juga memastikan pergantian menteri yang terjadi di Kementerian ESDM tidak akan memberikan dampak negatif. "Proyek 35 ribu Mw ini bagian dari konsep besar Presiden. Menteri yang melaksanakannya, siapa pun menterinya," ujar Alihuddin.

Bright gas
Kemarin, Pertamina meluncurkan bright gas 5,5 kilogram di Makassar, Sulawesi Selatan. Bright Gas merupakan varian baru kemasan elpiji yang identik dengan warna merah muda, dengan tinggi 46 cm dan diameter 23,5 cm.

"Kemasan ini jadi solusi bagi yang butuh kemasan lebih ringan dan tidak lagi menggunakan tabung 3 kg, yang peruntukannya bagi keluarga tidak mampu," seru Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang seusai peluncuran.

Selain di Makassar, bright gas sudah hadir di Jabodetabek, Ban-dung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan Samarinda.(LN/E-1)