Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
TEGURAN Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah yang dinilai lamban dan tidak kreatif dalam mengoptimalkan serapan anggaran 2016 pada pembukaan Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (4/8), bukanlah untuk mempermalukan.
Presiden ingin agar uang yang dikumpulkan bisa digunakan sesuai aturan dan waktu.
"Presiden memang selalu ingin mendapatkan informasi terkini mengenai dana di kas negara maupun daerah. Ia menyebutkan saat ini ada daerah yang sektor swastanya sudah maju sehingga perekonomian dapat bergerak tanpa harus bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Namun, ada juga daerah yang sektor swastanya minim sehingga perekonomian di daerahnya sangat bergantung pada APBD.
Ia berharap para kepala daerah yang masih menyimpan APBD dalam jumlah besar dapat berkonsultasi dengan pemerintah pusat.
"Peranan APBD itu penting sekali. Kalau anggaran terserap lama, pasti akan sangat mengurangi kemampuan daerah itu untuk bekerja. Kalau daerah seperti Jakarta, mungkin APBD-nya merupakan satu bagian saja jika dibandingkan dengan aktivitas swastanya dan masyarakat yang luar biasa banyak. Jadi mungkin tidak akan sangat mengganggu. Namun, daerah yang ekonominya terbatas, kemampuan kepala daerah untuk menjalankannya. Kalau mereka ada masalah atau kekurangan, kami siap membantu," tambahnya.
Menurut Sri Mulyani, Presiden menginginkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat.
Data perekonomian terkini dan proyeksi ke depan merupakan indikator dari pengambilan kebijakan pemerintah.
Hal itulah yang bisa menyelaraskan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan berkelanjutan.
"Bahwa keseluruhan instrumen APBN maupun kebijakan-kebijakan pemerintah (di dalamnya) itu akan dibuat berlandaskan suatu data-data atau informasi yang seakurat mungkin dan kemudian dibuat kebijakannya," pungkasnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved