Dipangkas, Anggaran Lebih Realistis

RENCANA pemerintah merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 tampaknya sudah final. Akan tetapi, pemerintah menegaskan perubahan itu tidak bakal mengutak-utik anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan.

"Yang sudah ditandatangani kontraknya tidak akan diganggu," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menutup Forum Ekonomi Islam Dunia di Jakarta, kemarin (Kamis, 4/8).

Ia mengatakan Presiden Joko Widodo melihat masih banyak ruang untuk efisiensi, baik dari biaya perjalanan ataupun dana operasional yang sifatnya bisa dikesampingkan. "Jadi tidak memotong hal-hal yang merupakan prioritas seperti infrastruktur," lanjutnya.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, Sri Mulyani berharap defisit tidak akan meningkat dan dijaga tidak melebihi 3%. Terkait dengan kebijakan pengampunan pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah, Sri Mulyani mengungkapkan akan terus mengawasi prosesnya yang sedang berjalan. Sebelumnya, APBN-P 2016 diputuskan akan direvisi lagi dengan memangkas anggaran sekitar Rp133 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memandang langkah pemerintah memangkas kembali anggaran belanja cukup bijaksana meskipun akan menghadapi tantangan yang sulit. "Tentu tantangan memotong anggaran Rp133 triliun itu tidak sederhana," kata Agus.

Namun, ia meyakini, bila memang penerimaan negara di APBN-P sulit dicapai dan diputuskan revisi, pasar akan merespons positif. Ia pun berharap pemotongan tidak dilakukan pada pos strategis, seperti infrastruktur.

"Itu harus koordinasi, tentu yang tidak prioritas (yang dipotong), tapi secara umum akan membuat fiskal kita lebih sehat," ujarnya.

Realistis
Respons positif juga disampaikan Direktur LPEM UI, I Kadek Dian Sutrisna. "Langkah prediksi yang antisipatif lebih baik ketimbang terlalu optimistis, tapi tidak realistis," ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin (Kamis, 4/8).

Kadek tidak menyangkal keputusan pemerintah merevisi kembali anggaran tak berselang lama dari pengesahan APBN-P 2016 memang mengirim sinyal ketidakpastian ke pasar.

Namun, ia mengapresiasi langkah berani itu daripada membiarkan problem defisit menjadi momok di akhir tahun anggaran.

"Kalau belanja dikurangi, prospek pertumbuhan akan berpotensi melambat. Sebaliknya, kalau defisit masih tinggi, perlu pembiayaan lebih besar karena kondisi peningkatan pajak masih belum pasti," kata Kadek.

Di tempat terpisah, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengaku total pemotongan anggaran pada kementeriannya mencapai 42%. Namun, bagi dia, justru dengan pemangkasan, kinerja bisa lebih efektif.

"Yang dikurangi semua pos kegiatan yang tidak produktif. Saya yakin dengan efisiensi, keuangan negara bisa lebih sehat," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut APBN-P jilid 2 akan dilakukan dengan mekanisme internal pemerintah, tidak melalui pembahasan di DPR.(Fat/Dro/Try/E)