Pemangkasan Anggaran APBN Langkah Positif

GUBERNUR Bank Indonesia memandang langkah Pemerintah memangkas kembali anggaran belanja pemerintah sebagai suatu hal yang baik. Dirinya meyakini bila memang penerimaan negara di APBNP sulit dicapai dan diputuskan revisi maka pasar akan merespon secara positif.

Bila penerimaan negara tidak cukup sebagaimana kajian pemerintah maka menurut dirinya sebaiknya diambil langkah konservatif dimana adanya potensi penerimaan yang tidak mencapai Rp 219 triliun sehingga anggaran perlu di poting sebesar Rp 133 triliun.

"Dalam skema tax amnesty terdapat dua skema, yakni penambahan penerimaan negara dengan membayar tebusan dan repatriasi dana yang tidak masuk ke kas negara. Jadi kami paham pemerintah ingin berhati hati dengan perkembangan ekonomi dunia yang pertumbuhan ekonominya kembali diturunkan," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kamis (4/8).

Dalam perhitungan Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi dunia bisa turun ke 3% dan di tahun 2017 bisa turun ke 3,1% dan ini bisa berdampak ke Indonesia. Sehingga jika Presiden mengatakan perlu revisi kembali APBN, dari Bank Indonesia menyambut baik keputusan tersebut sebab hal itu menunjukkan bahwa pemerintah berhati hati dan ingin menjaga kualitas dari APBNnya.

"Dalam kondisi dunia yang agak lemah seperti sekarang, saya rasa keputusan memotong belanja adalah yang bijaksana. Dengan pemangkasan anggaran tentu akan mengurangi skenario berhutang bisa dikurangi," terang Agus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Justru menurutnya jika pemerintah memajaki secara berlebihan malah akan memaksa ekonomi menjadi melambat, untuk itu perlu dilihat seberapa besar potensi yang ada dan data yang dimiliki saat ini.

Nantinya yang akan di potong tetap dari hal hal yang tidak prioritas seperti biaya rapat, perjalanan dinas yang lainnya sehingga tidak menggangu anggaran prioritas, namun seperti apa pemotongannya menurutnya hal tersebut msih menunggu keputusan Menteri Keuangan.

"Saya tidak mau menyimpulkan terlebih dahulu apakah mengajukan APBNP secara resmi atau seperti apa nantinya. Tetapi keadaanya pemerintah sedang menyisir kemampuan penerimaan yang sebenarnya. Namun pemerintah tetap akan all out untuk mencapai target penerimaan tax amnesty yang sudah ditetapkan," pungkas Darmin. (OL-2)