APBN-P 2016 Diutak-atik Lagi

PERJALANAN tahun ini tinggal lima bulan tersisa. Akan tetapi, pemerintah memutuskan akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Pemerintah memutuskan memangkas lagi anggaran sekitar Rp133 triliun, yakni dari belanja kementerian dan lembaga sekitar Rp65 triliun dan belanja ke daerah sekitar Rp68 triliun. Hal ini dilakukan karena penerimaan pajak diprediksikan meleset dari target.

"Kami dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Bappenas akan menyisir belanja yang bisa dikurangi tanpa mengganggu prioritas. Asumsi makro tetap sama kecuali kurs yang berubah dari 13.500 per dolar AS pada APBN-P 2016 menjadi 13.300. Defisit menjadi 2,5% meningkat dari 2,35% sehingga ada tambahan pembiayaan sekitar Rp17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai Sidang Kabinet Paripurna tentang Nota Keuangan 2017 dan postur APBN 2017 di Kantor Presiden, kemarin (Rabu, 3/8).

Dalam kesempatan itu, Menkeu menyebutkan, untuk postur RAPBN 2017 yang akan disampaikan ke DPR, pemerintah menggunakan angka-angka yang selama ini disetujui dalam pembahasan awal bersama dewan.

Ada sejumlah alasan yang mendorong pemerintah kembali mengubah postur APBN-P 2016 tersebut. Sebagaimana diungkap Sri Mulyani. "Dalam dua tahun terakhir realisasi penerimaan pajak mengalami tekanan berat dengan jatuhnya harga komoditas dan migas sehingga penerimaan pajak juga turun. Sektor perdagangan dan konstruksi pada 2016 juga tertekan terlihat dari volume yang hanya tumbuh separuh dari tahun sebelumnya.

"Selain itu, lanjut Sri Mulyani, melemahnya perdagangan global menyebabkan perekonomian Indonesia juga mengalami kontraksi dari 2015 hingga 2016. Dengan kondisi itu, Kemenkeu melaporkan penurunan potensi pajak 2016 cukup besar karena basis penghitungan masih tinggi. Pada 2014, realisasi pajak sekitar Rp100 triliun di bawah target dan tahun lalu Rp249 triliun lebih kecil dari rencana.

"Kami laporkan perlu penyesuaian sehingga APBN kita menjadi kredibel, confidence, dan trust yang mencerminkan kondisi ekonomi. Tidak ada pengendoran upaya meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada 2016 jika tidak ada perubahan akan kurang Rp219 triliun dari target," ujar Sri Mulyani.

Jaga kondisi
Presiden Joko Widodo menekankan perlunya pemerintah menjaga kondisi perekonomian yang sudah mulai kelihatan cukup baik tahun ini. "Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, ketiga, dan keempat lebih baik sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Dalam pengamatan ekonom BCA David Sumual, keputusan pemerintah merevisi anggaran selang beberapa hari setelah mengocok ulang kabinet dinilai sebagai langkah realistis.

David juga berharap ada terobosan pemerintah dalam menyusun anggaran. Kini penganggaran memang sulit dirancang fleksibel karena banyaknya batasan yang dibuat undang-undang.

"Pemotongan belanja jangan sampai yang esensial. Mungkin kalau capital <>expenditure-nya belum dieksekusi, boleh saja dibatalkan. Namun, yang sudah siap jangan dipotong. Revisi ini tidak banyak memengaruhi permintaan SUN mengingat tingginya permintaan dari repatriasi amnesti pajak. Namun, hal seperti ini tidak terulang di tahun-tahun berikutnya," ungkap David. (Fat/Ant/X-4