Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan rasio gini naik menjadi 0,388 pada Maret 2023 dibandingkan September 2022 di 0,381 poin. Ini berarti ada peningkatan sebesar 0,007 poin.
Itu dikatakan Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam Rilis BPS yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (17/7). Data tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran di Indonesia makin meningkat pada Maret 2023.
Bila dirinci berdasarkan wilayah, rasio gini di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan, yaitu masing-masing di level 0,409 poin dan 0,313 poin. Rasio gini di perdesaan pada Maret 2023 tetap konstan bila dibandingkan September 2022. Bahkan, secara menyeluruh, perkembangan rasio gini di perdesaan mengalami pergerakan yang terbilang stabil sejak September 2019, yakni berada di kisaran 0,313 hingga 0,315 poin.
Sementara itu, rasio gini di perkotaan menunjukkan perkembangan yang lebih fluktuatif. Nilai rasio gini pada September 2019 tercatat di level 0,391, kemudian menyentuh nilai tertingginya pada Maret 2023.
Di sisi lain, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan ialah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran tersebut, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12%-17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.
Untuk data Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di perkotaan ialah sebesar 16,99%. Adapun persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di pedesaan tercatat 21,18%. Dengan demikian, mengacu pada kriteria Bank Dunia, ketimpangan yang terjadi di perkotaan tergolong pada kategori ketimpangan sedang dan ketimpangan di pedesaan tergolong pada kategori ketimpangan rendah. (Ant/Z-2)
KOTA Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung.
BPS menerapkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai upaya dalam menyelaraskan sistem perizinan usaha
Bahkan setelah data dipublikasikan, proses belum berhenti karena masih ada tahap evaluasi untuk memastikan kualitas dan perbaikan.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
BPS mencatat produksi gula 2025 naik jadi 2,67 juta ton, konsumsi rumah tangga turun, namun Indonesia masih bergantung pada impor 3,93 juta ton.
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta tengah mematangkan persiapan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026, untuk menangkap pergeseran struktur ekonomi DIY.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved