Jadi Bankir Bank Sentral Lebih Sulit ketimbang Wapres

Fathia Nurul Haq
03/8/2016 10:00
Jadi Bankir Bank Sentral Lebih Sulit ketimbang Wapres
(MI/Seno)

TUGAS bank sentral di mana pun memang rumit. Tapi, di negara berkembang jauh lebih rumit. Tak mengherankan bila mantan Wakil Presiden Boediono pun mengaku lebih sulit menjadi gubernur bank sentral ketimbang menjabat wakil presiden.

"Melihat ke belakang, dapat saya katakan para bankir bank sentral punya tugas yang lebih sulit dan membuat deg-degan daripada wakil presiden," ujar Boediono yang pernah merasakan kursi wakil presiden pada pemerintahan Presiden SBY.

Pendapat itu dikemukakannya di hadapan delegasi bank sentral dari 11 yurisdiksi di kawasan Asia-Pasifik dalam seminar internasional yang digelar Bank Indonesia dan Federal Reserve Bank of New York di Bali, Senin (1/8).

Namun, meskipun sulit dan membuat pening, ia mengaku banyak mendapat pelajaran berharga kala itu. Ia bercerita pengalamannya menjadi pemegang otoritas moneter di Indonesia yang sempat diuji dua kali hempasan krisis finansial. Dari situ, Boediono menyimpulkan ada lima poin pelajaran penting yang dipetiknya saat menjinakkan krisis.

"Ilmu pengetahuan untuk mengantisipasi krisis belum sebaik ilmu pengetahuan untuk memprediksi gempa bumi," ucap Boediono menyebut pelajaran pertama. Karena itu, menurut dia penting bagi suatu negara untuk terus memonitor kesehatan finansial dan menjaga keseimbangan komponen finansial.

Pelajaran kedua ialah ketergantungan antarotoritas tidak terelakkan, terutama dalam membaca situasi dan mengambil kebijakan. Indonesia menjadi negara yang paling tidak terdampak krisis keuangan 2013 dan paling cepat pulih lantaran saat itu pengambil keputusan memiliki informasi akurat saat akan mengambil kebijakan.

Ketiga, koordinasi lintas otoritas tidak selalu berjalan mulus. Pasalnya, menurut Boediono, tiap institusi kadang memiliki respons yang berbeda terhadap krisis.

"Pelajaran keempat ialah sering kali institusi tidak banyak berpengalaman menangani krisis, padahal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan saat krisis," sebutnya.

Masalah itu menjadi kendala terutama bila pengambil keputusan belum pernah teruji oleh krisis sebelumnya. Pengalaman akan membimbing pengambil keputusan dalam memahami situasi.

"Sayangnya, praktik sistemik menangani krisis dan membangun pengalaman dan pengetahuan institusional untuk membantu pengambil keputusan di masa depan belum umum di negara ini," sesal Boediono.

Pelajaran terakhir ialah kerja sama yang baik antara otoritas moneter dan pemerintah. Ia menyebut satu fatsun yang ia percaya bahwa perekonomian yang baik hanya dapat disokong perpolitikan yang stabil.

"Pada krisis pertama (1997-1998), situasi politik sedang kacau dan kita butuh waktu sampai 6 tahun untuk mengembalikan kestabilan ekonomi. Krisis berikutnya kita lebih beruntung karena gejolak politik minim. Kurang dari 9 bulan, ekonomi sudah pulih," kisah Boediono.(E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Panji Arimurti
Berita Lainnya