Paket Ekonomi XIII Mesti Lebih Tajam

TIM kelompok kerja (pokja) pemantau pelaksanaan paket kebijakan ekonomi telah mengindentifikasi 203 peraturan dari paket jilid I hingga XII yang belum optimal dan akan dideregulasi. Dua pendekatan akan dilakukan terhadap regulasi-regulasi itu, diganti dengan aturan baru atau dilebur ke aturan lain.

Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki seusai rapat satuan tugas membahas implementasi paket kebijakan ekonomi di Kementerian Koordinator Perekonomian, kemarin. "Kalau dari evaluasi percepatan regulasi, terkait paket kebijakan I sampai XII sudah selesai. Bisa dibilang 99%. Sudah selesai 203 regulasi yang ditargetkan selesai Juli," ujar Teten.

Tinggal satu regulasi yang menurutnya masih harus dibahas, yakni Peraturan Menteri ESDM No 16/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Di kesempatan sama, Ketua Pokja III Raden Pardede memaparkan, berdasarkan survei tentang implementasi paket kebijakan I-XII terhadap 210 responden dari kalangan dunia usaha nasional dan pemerintah daerah, disimpulkan paket kebijakan ekonomi berpotensi efektif mengembangkan ekonomi makro yang kondusif.

Kendati demikian, dia tidak menampik masih ada kalangan dunia usaha yang belum sepenuhnya yakin dengan efektivitas dari paket kebijakan. "Pemerintah harus melakukan penajaman dan perbaikan supaya efektivitasnya makin baik. Karena kalau mereka (pelaku usaha) yakin, mereka akan mulai investasi," cetusnya.

Pardede menuturkan salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan pelaku usaha ialah perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di tingkat pusat, perizinan memang berjalan efektif, tapi begitu bergulir ke tingkat daerah, perizinan kembali terkendala.

Paradoks
Berbarengan dengan proses evaluasi paket I-XII, pemerintah juga sedang menyiapkan paket berikutnya. "Kita sedang mempersiapkan paket XIII. Nanti disampaikan dulu ke Presiden Joko Widodo," ucap Teten.

Paket baru itu, sambungnya, menyangkut kebijakan perdagangan elektronik (e-commerce) dan insentif kepemilikan rumah baru bagi masyarakat.

Dengan paket-paket yang terus diluncurkan, pemerintah berharap dapat mengalihkan sumber pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya bertumpu pada konsumsi masyarakat menjadi berbasis investasi.

Dalam menanggapi itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebut tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah mendorong investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia mengingatkan jangan sampai pemerintah akhirnya malah berhadapan dengan paradoks target pertumbuhan. Paradoks itu semata mengejar pertumbuhan tinggi, tapi mengesampingkan risiko pelebaran kesenjangan dan kemiskinan. "Kalau ekonomi akhirnya tumbuh karena didorong investasi, tapi pengangguran dan kemiskinan tidak berkurang, ya buat apa?"

Ia juga menyayangkan bila upaya menarik investasi malah menggerus komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja kepada WNI.

Berkaitan dengan investasi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku akan lebih mendorong investasi di sektor pangan demi menstabilkan harga. Ia berjanji memberi keleluasaan berinvestasi kepada pelaku usaha yang mau membangun infrastruktur pangan.

"Kita akan berikan jaminan investasi karena kita tidak bisa tergantung dari impor. Tapi harus ada kompensasi berupa komitmen untuk investasi di sektor kebutuhan pokok dan untung tidak terlalu besar."

Kepala BKPM Thomas Lembong senada. Menurutnya, inefisiensi yang tinggi di pangan saat ini ialah peluang di investasi. "Kalau efisien, harga bisa murah dan lebih menguntungkan bisnis," pungkas Lembong. (Jes/Jay/E-1)