NTP Turun, Masyarakat Pedesaan Makin Miskin

NILAI Tukar Petani (NTP) pada Juli 2016 kembali turun. Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Agustus 2016, menyampaikan NTP Juli 2016 turun hingga angka 101,39. Ini artinya NTP terus mengalami penurunan sejak November 2015 (102,95).

“Ini sangat mengkhawatirkan mengingat penurunan sudah berlangsung selama delapan bulan,” kata Henry Saragih, Ketua Umum SPI di Jakarta, (2/8).

Penyebab penurunan NTP adalah inflasi perdesaan yang tinggi. Pada Juli 2016 inflasi perdesaan sebesar 0,76 atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,59. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi rumah tangga dengan indeks terbesar disumbang oleh bahan makanan sebesar 1,24 persen.

Sementara itu, NTP subsektor tanaman pangan pada Juli 2016 mengalami penurunan menjadi 98,21 persen (turun 0,54 dibanding Juni 2016). “Walaupun secara faktual pada bulan Juli penerimaan petani tanaman pangan naik, namun diterpa inflasi. Artinya peningkatan daya beli petani gagal, karena harga kebutuhan juga naik,” papar Henry.

Kondisi yang sama—bahkan lebih buruk—juga terjadi pada NTP subsektor tanaman perkebunan. Penurunan NTP terjadi dari angka 98,22 (Juni 2016) menjadi 97,94 (Juli 2016).

“Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Rp 1.200, ini masih sangat rendah. Selain itu biaya produksi dan biaya angkut juga naik. Belum lagi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari meroket ketika Idul Fitri kemarin. Pantaslah NTP turun,” terang Zubaidah, Ketua SPI Sumatera Utara.

Adapun subsektor yang mengalami kenaikan tipis pada Juli 2016 adalah NTP hortikultura (103,16), yang naik 0,41 dibanding Juni 2016. Faktor permintaan konsumen yang tinggi sepanjang Ramadhan dan lebaran berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan petani hortikultura.

Inflasi nasional pada Juli 2016 sebesar 0,69 persen, lebih rendah dari inflasi yang terjadi di perdesaan sebesar 0,76 persen. “Tidak heran jika angka kemiskinan di pedesaan terus meningkat. Yang segera harus pemerintah lakukan adalah pengendalian harga kebutuhan pokok di pasar,” ujar Henry.

Berdasarkan data BPS per 18 Juli 2016, persentase penduduk miskin pedesaan ternyata naik sebesar 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen. "Jelas masyarakat pedesaan harus bisa bekerja dan pendapatannya naik. Pemerintah harus konsisten untuk melaksanakan redistribusi lahan pertanian 9 juta hektar sesuai mandat Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Masyarakat desa itu kalau punya tanah, pasti bekerja dan berproduksi,” ujar Henry. (RO/OL-2)