Inflasi Terkendali, Transmisi Lebih Pasti

LAJU inflasi yang terus terkendali memperkuat optimisme akan pelonggaran kebijakan moneter yang lebih besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi selama Januari sampai Juli 2016 mencapai 1,76%.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga agar tingkat inflasi tahun ini tidak melampaui target 4%. "Kondisi inflasi ini baik sehingga lebih meyakinkan kita inflasi 2016 bisa di bawah 4%," ujar Agus di sela seminar Managing Stability and Growth under Economic and Monetary Divergence, di Bali, kemarin. Seminar yang digelar bersama Federal Reserve Bank of New York itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Eksekutif Bank Sentral Asia Timur dan Pasifik (EMEAP) Ke-21.

Agus berharap performa inflasi bisa dipertahankan dengan koordinasi baik dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ia mengingatkan, pengendalian inflasi di Tanah Air tetap berhadapan dengan tantangan harga pangan yang fluktuatif. "Jadi, koordinasi penting untuk memastikan ketersediaan terjaga dan distribusi berjalan baik," ujarnya.

Jika tingkat inflasi tetap terjaga baik, transmisi pelonggaran moneter dapat lebih optimal. Apalagi, BI tengah bersiap untuk menggantikan BI rate dengan 7 days Repo rate (7DRR) sebagai suku bunga acuan. "Kita harapkan nanti 7DRR membuat transmisi kebijakan kita lebih efektif, membangun struktur suku bunga yang lebih sehat untuk pertumbuhan," kata dia.

Di tempat sama, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan inflasi yang rendah, termasuk inflasi inti, memperluas ruang bagi BI untuk mengoreksi suku bunga acuan.

Dari laporan BPS, inflasi bulanan Juli di tingkat 0,69% dan merupakan inflasi Juli terendah dalam 5 tahun terakhir. Menurut Kepala BPS Suryamin, dengan berlalunya Lebaran, puncak inflasi tahun ini pun diestimasinya sudah terlewati. Meski begitu, tidak berarti pengendalian inflasi boleh kendur.

Kemudian, meski inflasi nasional terbilang rendah, ia mengingatkan fenomena inflasi di perdesaan yang justru lebih tinggi, yakni 0,76%. Ia menduga, itu lantaran mahalnya biaya pengangkutan barang-barang yang dikonsumsi masyarakat desa.

Stabilitas
Dalam seminar, Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan bahwa otoritas moneter, terutama yang ada di negara berkembang, perlu lebih kreatif dalam menghadapi keragaman tantangan perekonomian global dewasa ini. "Tantangan utama ialah memelihara kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter, termasuk mitigasi dari pelarian modal," kata Agus.

Kendati itu dibutuhkan sebagai dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ia mengingatkan fokus terlalu banyak ke stabilitas bisa menghambat ekspansi ekonomi dan berisiko terhadap keberlangsungan stabilitas itu sendiri. Lebih lanjut, ia mengatakan bank sentral pun menyadari upaya mereka sendiri tak cukup untuk menggenapi tujuan tersebut. Harus ada kerja sama dengan otoritas fiskal, juga sektor riil.

Di forum serupa, President of Federal Reserve Bank of New York William C Dudley mengatakan kebijakan moneter di AS akan dilakukan secara hati-hati guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Ia mengamini urgensi untuk berkomunikasi dengan jelas dalam lingkup ekosistem ekonomi global. Pasalnya, kebijakan AS berimpak ke negara-negara lain dan pertumbuhan ekonomi global. "Kami tidak bisa membuat proyeksi kebijakan moneter dan implementasinya secara statis. Kalau ada perubahan perkembangan ekonomi, kebijakan moneter juga butuh perubahan. Jika tidak, tujuan dari kebijakan itu tak tercapai," kata Dudley.

Dalam forum EMEAP kemarin, 11 otoritas moneter yang menjadi anggotanya sepakat mempersiapkan diri guna menghadapi perkembangan ekonomi global dengan memperkuat komitmen regional. Salah satunya ialah persetujuan untuk mencegah perang kurs, sekalipun demi meningkatkan daya saing ekspor bersangkutan. "Negara-negara maju maupun negara berkembang menjanjikan tidak akan melakukan upaya competitive devaluation," ujar Agus.(Dro/E-2)