Jokowi All Out di Amnesti Pajak

"PAK Kapolri, silakan," ujar Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian berdiri untuk meyakinkan 10 ribu pelaku usaha yang menghadiri sosialisasi amnesti pajak di Hall D, JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin.

Hadirin pun bertepuk tangan. Selanjutnya, Jokowi juga meminta Jaksa Agung Prasetyo serta Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf untuk berdiri. Keduanya manut berdiri. "Kurang apa lagi coba," kata Jokowi. Lagi-lagi aplaus pun menggema di gedung tersebut.

Presiden menjamin peserta pengampunan pajak tidak akan dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan karena hal itu diatur dalam undang-undang. "Dukungan aparat hukum jelas. Ini amanat undang-undang," tandas Jokowi pada acara yang dipandu komedian Cak Lontong itu.

Untuk lebih meyakinkan para wajib pajak, Presiden bahkan membuka saluran telepon khusus. Nomornya ialah 08112283333.

Dalam acara itu turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memenangkan pemerintah dalam gugatan uji materi Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

"Yang penting pemerintah akan all out agar MK tetap memenangkan UU ini. Kita harus yakin," katanya.

Presiden Jokowi menilai pengajuan uji materi UU merupakan hal yang biasa yang terjadi di Indonesia termasuk UU Pajak. "UU apa di Indonesia yang tidak di-MK-kan, biasa-biasa saja menurut saya," tuturnya, tenang.

Pemerintah menetapkan target dari kebijakan itu ialah pemasukan hingga Rp165 triliun pada 2017. Jokowi optimistis bisa melampaui target tersebut jika melihat antusiasme masyarakat.

Presiden menyebutkan kesempatan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak hanya ada pada 2016 dan 2017 kare-na pada 2018 sudah diberlakukan keterbukaan informasi pajak antarnegara.

HIngga Jumat (29/7), tercatat sudah 340 wajib pajak yang memanfaatkan program amnesti pajak dengan total harta yang dideklarasikan Rp3,67 triliun.

Sembunyikan pajak

Pada kesempatan itu Sri Mulyani juga mengingatkan kepada WNI yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri dan menghindari pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan pengusaha saat ini sudah sangat ahli menghindari pajak. Namun, imbuhnya, para menteri keuangan sekarang juga sudah ahli. "Kami sepakat untuk tidak membiarkan pengusaha curang," cetus Sri Mulyani.

Pada 1 September 2018 Indonesia akan menerapkan automatic exchange of information (AEOI). Dengan AEOI tersebut, penghindaran pajak dapat diminimalkan. Lebih dari 65 negara berkomitmen mengimplementasikan AEOI.

Karena itu, Sri Mulyani menyarankan agar masyarakat yang belum menyampaikan seluruh harta dengan benar di surat pemberitahuan (SPT) untuk ikut program amnesti pajak. Alasannya, tarif tebusannya murah.

"Manfaatkan sekarang, karena rate-nya (tebusan) sangat kecil. Sampai akhir September ialah rate paling rendah, hanya 2% ," tandasnya. (X-6)