Swasta Ingin Lebih Dilibatkan

PEMERINTAH memprediksi rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga 2019 mencapai Rp5.500 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah menaksir hanya sanggup mendanai Rp1.500 triliun dari dana APBN, APBD, investasi BUMN, dan BUMD. Sisanya, sekitar Rp4.000 triliun, akan ditawarkan kepada swasta. Namun, faktanya saat ini keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur masih minim. Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menilai salah satu penyebabnya ialah belum adanya regulasi yang mendukung swasta berinvestasi di sektor infrastruktur. Karena itu, ia meminta pengusaha swasta lokal bisa lebih dilibatkan. "Swasta mesti dilibatkan lebih dalam lagi. Makanya kami sampaikan ke pemerintah agar kesempatan untuk swasta lokal juga dibuka," tukas Rosan.

Untuk itu, ia menganggap perlu adanya kepastian pendanaan karena proyek infrastruktur mayoritas berjangka panjang. Hal itu dibutuhkan untuk menjaga kestabilan pendapatan dan laba dari proyek yang dikerjakan. "Bisa saja proyeknya untuk BUMN, tapi subkontraktornya swasta. Tapi yang kami harap swasta bisa dilibatkan juga. Kalau memang swasta lebih mampu, ya diberikan ke swasta. Kalau tidak sanggup, ya dialihkan ke BUMN," imbuhnya. Dalam merespons itu, Kepala BKPM Thomas Lembong berharap pemerintah segera membuat terobosan agar swasta bisa lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur, dan tidak lagi terlalu mengandalkan anggaran dari APBN. "Makanya kita inginnya investor juga profit dalam berinvestasi. Jadi, jangan pelit. Nawarin proyek, tapi kita enggak mau bayar atau membuat iklim investasi tidak menarik. Kita akan kerja keras supaya keikutsertaan kontraktor dan pemasok itu menguntungkan dan menarik," paparnya. Selain itu, Tom menegaskan pihaknya ditugasi Presiden untuk menggenjot investasi di sektor industri dasar, seperti pembangunan pabrik baja, plastik, dan industri kimia. Dengan demikian, investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya investasi di sektor infrastruktur, tetapi juga industri pendukungnya.