Potensi Pajak dari Bisnis Perikanan belum Tergali

BISNIS sektor perikanan masih belum berkontribusi besar terhadap penerimaan negara karena putaran modal nelayan dan kapal tangkap ikan masih dikategorikan usaha perorangan. Hal itu membuat nelayan tidak terdaftar dalam pajak dan potensi pajak yang sebernarnya besar, tapi tidak terlihat. "Ada 20 sampai 30 kapal dengan gross tonage (GT) besar dengan putaran modal luar biasa, tapi masih dikategorikan perusahaan perorangan, tidak dikategorikan pajak. Total kapal tangkap di Indonesia mencapai 630 ribu kapal dengan 5.000 kapal terdaftar di atas 30 GT," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarif Wijaja di Jakarta, senin (1/8).

Kecurangan sering dilakukan kapal asing dengan menduplikasi surat BPKB kapal untuk 7 kapal dan untuk kapal lokal hingga 5 kapal. "Potensi dari 5.000 kapal sebenarnya 30-35 ribu ton. Kalau rata-rata setiap kapal mengangkut 30 ton, dan dalam setahun bisa 8-10 kali pergi, artinya 1 kapal mengangkut 100-200 ton. Bila 1 kg seharga Rp10 rb, 200 ton sama dengan Rp2 miliar." Sementara itu, Menteri KP Susi Pudjiastuti memaparkan sepanjang Juli 2016, Satgas 115 berhasil menangkap 29 kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Bea dan Cukai menangkap pembawa bom ikan sejumlah 57 ton. Polri menangkap 2 ton dan 1 ton pupuk bom ikan," ujarnya. Secara umum, modus pelanggaran ialah menangkap ikan tanpa dokumen yang sah, menggunakan alat tangkap terlarang, dan aktivitas pengeboman ikan. Pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2016, KKP berencana menenggelamkan 71 kapal di 8 lokasi untuk dijadikan rumpon dengan membuka keran laut kapal dan 5 kapal akan dijadikan monumen di Pangandaran untuk melengkapi pembuatan museum illegal fishing di sana. Hingga Juli 2016, Satgas 115 telah memusnahkan 176 barang bukti illegal fishing.