Menggeber Konektivitas ASEAN

PEMBANGUNAN infrastruktur tidak lagi hanya menjadi urusan satu negara, tapi mesti diintegrasikan dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian, konektivitas antarnegara bisa berjalan lebih baik dan kegiatan ekonomi antarnegara makin sinergis. Hal itu mengemuka dalam konferensi pers tentang rencana induk konektivitas ASEAN atau Master Plan for ASEAN Connectivty (MPAC) 2025. Konferensi pers dihadiri Kepala BKPM Thomas Lembong, Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, dan Duta Besar RI untuk ASEAN Rahmat Pramono. Menurut Rahmat, MPAC dibuat untuk mengintergerasikan rencana pembangunan infrastruktur Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dengan proyek infrastruktur yang terintegerasi, kata dia, ekonomi ASEAN akan terdongkrak naik dan bisa diikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan perencanaan dan pembangunan yang sinergis, pertumbuhan ekonomi kita bisa terkerek naik. Penekanan di infrastruktur ini dilakukan karena kawasan ASEAN masih perlu dorongan infrastruktur," ucap Rahmat di kantor BKPM, Jakarta, senin (1/8). Ia menambahkan, total anggaran yang dibutuhkan dalam membangun konektivitas di ASEAN mencapai US$3,3 triliun dalam 15 tahun. Namun, dia belum bisa memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan Indonesia dan masuk ke MPAC. Dia hanya menyebut ada proyek strategis nasional yang masuk ke MPAC, di antaranya 14 pelabuhan, 2 tol, 2 pembangkit listrik, dan jalan. "Trans-Sumatra dan Jalan Tol Manado-Bitung masuk ke MPAC. Lalu, 14 dari 47 pelabuhan yang ada di list MPAC akan dibangun di Indonesia, salah satunya pelabuhan di Bitung dan Makassar. Pembangkit listrik yang masuk prioritas MPAC di Kalimantan dan Pekanbaru," tukasnya.

Investasi terbuka
Setelah MPAC dirilis pada September 2016, Rahmat akan menawarkan rencana pembangunan tersebut kepada para investor. Investasi akan terbuka bagi seluruh investor, baik lokal, ASEAN, dan internasional berupa investasi skema kerja sama pemerintah dan swasta (PPP) atau investasi penuh oleh swasta. "Jadi bukan hanya investor ASEAN yang bisa membangun. Tiongkok salah satunya sudah berminat di salah satu ruas jalan tol Manado-Bitung, tapi masih negosiasi," tukasnya.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan pembangunan infrastruktur tak bisa dimungkiri menjadi perhatian utama dari program Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karena itu, adanya MPAC 2025 dinilainya sangat mendukung program pemerintah sekaligus bisa menguntungkan Indonesia. "Apalagi kita sudah masuk era MEA yang di dalamnya integrasi ekonomi, perdagangan, dan investasi menjadi hal penting. Kita dari BKPM akan memfasilitasi para investor yang mau masuk ke investasi di sektor infrastruktur ini," ucap Lembong. Dia menilai pemerintah tidak akan pelit dalam mendukung investor yang mau membangun infrastruktur di Indonesia.(E-1)