Evaluasi Plastik Berbayar Harus Lebih Libatkan Publik

KURANGNYA konsultasi dan pelibatan publik dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program uji coba plastik berbayar dianggap menjadi penyebab kurangnya gambaran yang dibutuhkan pemerintah. Akibatnya, keputusan akan aturan dan harga plastik berbayar hingga kini belum dapat ditetapkan.

"Itulah mengapa sebelum membuat satu kebijakan, sangat penting untuk melakukan konsultasi publik," ungkap Kepala Departemen Kajian dan Pengelolaan Sumber Daya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Khalisa Khalid, Senin (1/8)

Hal tersebut diungkapkan Khalisa membuat pesan utama terkait kebijakan tersebut seakan tidak sampai ke publik dengan baik. Diantaranya soal resistensi dari masyarakat, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. "Persoalan dananya dipertanyakan," tambah Khalisa.

Dikatakan Khalisa, untuk melancarkan kebijakan tersebut dan agar tidak kembali terulur lebih lama, pemerintah perlu melakukan pelibatan publik dalam evaluasi. Misalnya melalui konsultasi publik dengan berbagai kalangan selain pemerintah dan industri. "Sehingga diharapkan bisa clear dimana bolongnya," tutur Khalisa.

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan masih dibutuhkan gambaran secara lebih menyeluruh akan pemberlakuan kebijakan tersebut. Hasil tersebut nantinya akan menentukan ketentuan kebijakan.

Kasubdit Barang dan Kemasan Kementerian LHK Ujang Solihin Sidik, mengatakan, pelibatan LSM atau komunitad sudah dilakukan sejak awal kebijakan digagas. Peran mereka dikatakan Ujang juga cukup penting karena merupakan bagian dari tim monev pelaksanaan uji coba.

"Harus diperjelas dilibatkan dalam evaluasi untuk apa. Kalau sebagai objek evaluasi saya setuju diperluas," ungkap Ujang. (OL-2)