Aparat Pajak Harus Proaktif

PRESIDEN Joko Widodo kian gencar mengampanyekan amnesti pajak dan akan melawat ke Singapura untuk menyosialisasikan kebijakan itu.

Ia pun mengingatkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana tax amnesty harus proaktif menjemput bola.

"Saya akan datangi Singapura, Jakarta, saya ulangi lagi ke Makassar, Semarang, dan Bandung. Semuanya, saya akan datang sendiri, ingin memberikan pesan bahwa pemerintah serius. Kita all out untuk amnesti pajak," ujar Presiden saat memberikan pengarahan kepada pejabat eselon I, II, dan III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Diyakini, banyak pengusaha Indonesia yang menyimpan uang dan aset dengan jumlah sangat besar di Singapura.

Sebelumnya, Jokowi mengawali sosialisasi amnesti pajak di Surabaya pada 15 Juli dan Medan pada 21 Juli 2016.

"Kita sudah mati-matian, pelaksana di lapangan kalau tidak siap, lepas kita. Sekali lagi, harus proaktif, jemput bola, dan jangan malah menakut-nakuti." tegas Jokowi.

Presiden menilai, dari sosialisasi pihaknya melihat antusiasme dunia usaha terhadap tax amnesty sangat besar.

Ia mencontohkan, waktu sosialisasi di Surabaya yang diundang 2.000, yang datang 2.700 orang.

Kemudian di Medan, yang diundang 3.000, yang datang 3.500 orang.

"Sekarang tergantung kita. Bisa melayani dan merangkul mereka atau tidak?," tandasnya.

Presiden juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menyelesaikan seluruh peraturan tentang amnesti pajak agar implementasinya tak tertunda.

Sri Mulyani yang baru dilantik pada Rabu (27/7) pun segera menerbitkan aturan teknis agar kebijakan pengampunan pajak yang bakal berlangsung hingga 31 Maret 2017 itu berhasil.

"Jangan sampai kita sudah menjelaskan ternyata ada yang belum selesai, atau belum disiapkan sehingga kemudian menimbulkan ketertundaan," tuturnya.

Sri Mulyani menambahkan, untuk menggenjot hasil pengampunan pajak, menjaga kepercayaan pasar ialah keniscayaan.

"Kita harus berusaha agar yang periode sekarang sampai September (periode I) betul-betul mampu menciptakan kepercayaan, juga kenyamanan."

Jiwa melayani

Sri Mulyani mengatakan Presiden meminta agar seluruh personel pajak siap melaksanakan tidak hanya amnesti pajak, tapi juga mengamankan penerimaan negara secara umum.

Untuk itu, dibutuhkan personel pajak yang paham aturan dan berjiwa melayani.

"Mereka harus jujur, tidak boleh ada konflik kepentingan dan harus profesional."

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menjanjikan perbaikan kualitas pelayanan pajak.

"Tadi arahan Presiden supaya kita bekerja lebih giat. Kita akan perbaiki," ujar Ken.

Pemberlakuan tax amnesty direspons positif oleh pengusaha di sejumlah daerah.

Di Sumatra Selatan, misalnya, ketertarikan mereka terhadap kebijakan itu terus meningkat.

"Para pengusaha antusias bertanya mengenai tax amnesty," terang Kepala Ditjen Pajak Kantor Wilayah Sumsel dan Bangka Belitung Ismiransyah M Zain.

Pengusaha bidang otomotif asal Palembang, Kurmin Halim, pun menuturkan jika semua pengusaha mengikuti amnesti pajak, target pemerintah untuk mendapatkan dana segar demi meneruskan pembangunan bisa terealisasi. (Pol/PO/DW/PS/X-9)