Target RPJMN Diperbaiki

GEBRAKAN awal langsung dilakukan tim kabinet ekonomi baru pascaperombakan. Kali ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengutarakan rencananya mengkaji sejumlah target pembangunan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. "Tentunya kita konsultasi dulu dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kalau memang RPJMN perlu direvisi, itu sampai seberapa jauh," kata Bambang seusai serah terima jabatan di kantornya, Kamis (28/7).
RPJMN merupakan penerjemahan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang telah diusungkan ke publik sejak pemilu. "Perencanaan itu kan sifatnya selalu di depan. Begitu sudah berjalan, kita harus review lagi, apakah yang dilakukan sudah sesuai sasaran apa belum," paparnya. Bambang mengatakan penyusunan angka di dalam RPJMN bisa saja sudah kurang relevan menggambarkan kondisi saat ini. Ia memprioritaskan perbaik-an pada sejumlah indikator angka pembangunan.

"Mungkin kalau saya prioritaskan, pertama angka kemiskinan dan ketimpangan. Baru kemudian pengangguran." Itu senada dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait APBN 2017 seusai mengikuti pengarahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu di Istana Kepresidenan, Kamis (28/7). Sri menyebut ia akan menyiapkan APBN 2017 agar dapat mengurangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. "Presiden menyampaikan tugas dari instrumen fiskal ini untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengemban kepercayaan publik maupun pelaku usaha agar efisien jadi motor penggerak ekonomi," ujar Sri. Terkait dengan ancaman membengkaknya defisit anggaran tahun ini, mantan Menkeu Chatib Basri menyebut hal itu juga menjadi satu tantangan terbesar menteri keuangan yang baru. "Fiskal menjadi tantangan karena penerimaan pajak belum menggembirakan padahal waktunya tinggal 6 bulan lagi. Sedangkan di satu sisi spending pemerintah cukup signifikan. Jika tidak dijaga, akan menimbulkan tekanan. Apalagi batas defisit tak boleh lebih 3%," kata dia. Ia mengatakan situasi ke depan akan bergantung pada berhasil atau tidaknya amnesti pajak bisa meningkatkan tax collection. "Kalau kurang, saya kira pemerintah perlu merevisi dengan memangkas spending."

Genjot deregulasi
Di sisi investasi, Kepala BKPM Thomas Lembong menyadari perlunya upaya lebih optimal untuk menghilangkan gap antara minat dan realisasi investasi.
Menurutnya, investasi menjadi kunci perbaikan ekonomi. Ia mengakui ketimpangan antara minat dan realisasi investasi itu lebih disebabkan masalah internal. "Seperti Presiden bilang berkali-kali di publik, saya dengan menteri-menteri di kabinet akan genjot terus deregulasi dan reformasi, enggak ada cara lain," tuturnya. Sektor perdagangan yang kini dipimpin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tak mau kalah. Menurut Mendag, kondisi ekonomi global yang masih melemah saat ini bukan menjadi alasan ekspor Indonesia meredup.

Pemerintah dan pengusaha mesti bisa mencari peluang di kondisi apa pun. Untuk awal, politikus Partai NasDem itu mengatakan bakal bekerja sama dengan BKPM untuk mencari peluang ekspor dan negara tujuan ekspor baru. "Selain itu, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) akan diminta terus mempromosikan barang dan jasa Indonesia." Sementara itu, di hari pertama menjabat sebagai Menteri ESDM, Arcandra Tahar belum mau berbagi sudut pandang kepada pewarta. Ia lebih memilih berlalu sembari melambaikan tangan kala diberondong pertanyaan di kantornya, Kamis (28/7). Namun, pada pidato serah terima jabatan, Rabu (27/7), Arcandra menekankan perlunya perbaikan iklim usaha, dorongan terhadap kedaulatan energi, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran bangsa dan negara. (Ire/Jes/Tes/E-1)