Bank Muamalat-Bukopin Kerja Sama Repo

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk menyepakati kerja sama untuk transaksi repurchase agreement (repo) syariah dengan nilai Rp100 miliar. Kerja sama antara bank syariah dan bank konvensional itu merupakan yang perdana dan diharapkan menjadi pelengkap sumber likuiditas satu sama lain.

“Ini adalah pertama kali bank syariah bisa bertransaksi dengan bank konvensional tanpa ada batasan. Kami harap kerja sama ini bisa me-leverage pasar syariah, juga bermanfaat bagi Bank Bukopin,” ujar Direktur Korporasi dan Komersial Bank Muamalat Indonesia Indra Yurana Sugiarto seusai menandatangani nota kesepahaman di kantornya, Jakarta, kemarin.

Lingkup kerja sama yang disepakati antara lain membuka jalur transaksi repo (gadai efek), menggerakkan frekuensi perdagangan sukuk surat berharga syariah negara (SBSN) di pasar sekunder, dan memunculkan alternatif rencana kontigensi likuiditas yang tidak bergantung pada limit.

Kolaborasi lintas segmen perbankan itu juga disambut positif oleh Bank Bukopin. Direktur Keuangan dan Pe­rencanaan Bank Bukopin Eko Rachmansyah Gindo mengatakan bank syariah dan bank konvensional memiliki tren likuiditas yang berbeda sehingga satu sama lain bisa sa­ling mendukung.

“Bank syariah tipikalnya FDR (financing to deposit ratio) tinggi, bank konvensional LDR (loan to deposit ratio) masih rendah. Karena itu, kerja sama bank konvensional dan bank syariah bagus, bisa kombinasi,” ujar Eko dalam kesempatan sama.

Bukopin, lanjutnya, juga baru saja meneken nota kesanggup­an untuk menjadi bank persepsi dalam program amnesti pajak. Keikutsertaan itu, diestimasi Eko, akan mendatangkan aliran likuiditas sekitar Rp20 triliun dari dana repatriasi yang manfaatnya juga bisa dirasakan Bank Muamalat.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Buchori yang hadir dalam kesempatan itu berharap kerja sama serupa akan dilakukan bank-bank lain. “Karena perbankan syariah sebenarnya lebih luas pasarnya. Harus di­upayakan agar magnetnya sama dengan (bank) konvensional sehingga nantinya syariah bisa lebih optimal,” kata dia.

Tekan NPF
Bank Muamalat Indonesia menargetkan penyusutan non-performing financing (NPF) alias rasio pembiayaan seret di 3% pada akhir tahun. Saat ini, bank syariah tertua di Tanah Air itu sudah berhasil menyusutkan NPF-nya kurang dari 4%.

“Kita ada task force sendiri untuk NPF. Trennya menurun, sekitar di bawah 4% nett-nya,” ujar Indra.
Kendati masih terbilang tinggi, angka itu sudah mengalami penyusutan jika dibandingkan dengan angka Desember tahun lalu ketika nett NPF 4,33%. NPF gross Muamalat saat ini, menurut Indra, memang masih berkisar 6%.

Faktor NPF terbesar, lanjutnya Indra, masih disumbang pembiayaan macet di segmen korporasi. Banyak debitur korporasi Muamalat saat ini masih tiarap sebagai imbas merosotnya harga batu bara.

“Sektor yang terimbas batu bara. Kebanyakan debitur yang sudah beberapa tahun dengan kita, impaknya cukup signifikan. Batu bara dan turunannya, transportasinya. Sampai sekarang kita masih merestrukturisasi pembiayaannya,” lanjut Indra.

Tingginya NPF korporasi saat ini membuat Muamalat lebih selektif memberi pembiayaan. Penyaluran pembiayaan korporasi selama semester I baru tumbuh 2%. Bank Muamalat menargetkan pertumbuhan 10% untuk total pembiayaan hingga akhir 2016. (Ant/E-2)