Iklim Persaingan Usaha belum Sehat

KEBIJAKAN pemerintah yang kurang tepat, utamanya lintas sektoral, ditengarai menstimulasi pelbagai kasus persaingan usaha yang tidak sehat di Tanah Air. “Banyak kasus persaingan usaha yang bersumber dari kebijakan pemerintah yang kurang tepat.

Kebijakan-kebijakan inilah yang harus kita kaji bersama-sama,” tutur Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf di sela diskusi Kadin, di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan persyaratan dukungan untuk proses produksi asphalt mixing plant dalam rangka tender pembangunan infrastruktur di daerah. Alhasil, tidak semua pengusaha mendapat akses sama terhadap kegiatan itu. Belum lagi perbedaan regulasi antara pusat dan daerah.

Di satu sisi, pengusaha menyadari belum meratanya literasi terhadap regulasi juga jadi pemicu praktik persaingan tidak sehat.“Kita lihat pemahaman pelaku dunia usaha ini tidak hanya rendah, tapi beda-beda. Contohnya masih banyak pengusaha tidak tahu upaya merger itu harus dinotifikasi ke KPPU,” imbuh Ketua Kadin Rosan P Roeslani.

Catatan KPPU, sektor yang terbilang rajin melapor soal aktivitas merger usaha ialah perbankan dan perkebunan, sedangkan sektor migas berikut pertambangan menurun.

KPPU juga bekerja sama dengan Kadin guna menggiatkan sosialisasi kepada pelaku usaha, termasuk mengenai hukum persaingan usaha di negara lain. Dengan begitu, daya saing pengusaha lokal bisa meningkat di ranah global.

Mewakili suara pelaku usaha, Rosan turut mengkritisi perilaku BUMN yang dianggapnya mempersempit ruang gerak sektor swasta. Semestinya BUMN yang mendapat suntikan modal negara memberi peluang bagi swasta, khususnya IKM, untuk ambil bagian dalam sejumlah proyek.

Namun, situasi yang terjadi, sambung dia, tidak sedikit BUMN membentuk anak usaha baru agar aliran dana tetap bergerak di tubuh perusahaan. “Simpelnya untuk bikin seragam kantor, ada BUMN yang sengaja bikin anak perusahaan sendiri. Mengapa tidak memberi peluang kepada UKM lokal?”. (Tes/E-2)