Kompak Kelola Sektor Bahari

KERJA sama multilateral harus dilakukan dalam memperkuat tata kelola sektor kemaritiman.

Tidak sekadar saling menjaga potensi bahari, kerja sama antarnegara di lingkup regional juga bertujuan lebih meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan program ketelusuran (traceability) ikan dan produk perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Indonesia sudah melaksanakan sistem ketelurusan itu.

Kebijakan melarang kapal asing menangkap ikan di Indonesia dinilai sudah mampu mengurangi praktik pencurian ikan dan mencegah kapal asing memasukkan produk ilegal.

"Sebelumnya kita menemukan 1.300 isu yang selalu terjadi 10-15 kali. Di situ kita tahu bahwa kita tidak pernah belajar dari pengalaman, karena fishing tidak lagi dimaknai sebagai mengambil ikan, tetapi kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, perdagangan manusia pun masuk ke sana," tukas Susi dalam pertemuan dengan para menteri dan perwakilan 18 negara dan 3 organisasi internasional terkait dengan sektor bahari di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ada dua hal yang harus dilakukan setiap negara dalam menjalankan kebijakan mereka di sektor itu. Pertama, penguasaan terhadap laut.

"Negara harus menguasai laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Tanpa penguasaan, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan," paparnya.

Untuk memperkuat ketelusuran dan pengawasan sumber daya laut, negara harus membangun teknologi seperti satelit dan memperkuat patroli.

Selain itu, Susi juga mengajak para perwakilan negara yang hadir untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut di negara masing-masing.

"Kita harus mengontrol jangan sampai kekayaan laut kita masing-masing habis dalam waktu sesaat. Ini bukan hanya untuk mengoptimalkan tangkapan kita, tetapi juga untuk memastikan kita tidak merusak alam," ujar Susi.

Hadir dalam pertemuan itu Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Oseea Naiqamu, Menteri Pertanian dan Agro Industri Malaysia Ahmad Shabery, dan Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Pariwisata Palau Fleming Umiich Sengebau.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kamboja, Vietnam, Timor Leste, Filipina, Thailand, Myanmar, Selandia Baru, Norwegia, Brunei Darussalam, Kenya, Singapura, Uni Eropa, Australia, dan Amerika Serikat.

Jadi guru Malaysia

Kesuksesan Indonesia dalam memerangi pencurian ikan dan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing bakal diadopsi Malaysia.

Menurut Menteri Pertanian dan Agro Industri Malaysia Ahmad Shabery, kebijakan Indonesia mengusir dan meledakkan kapal asing pencuri ikan patut dijadikan contoh.

"Kami juga korban dari IUU fishing, maka kami mau kerja sama dan belajar dari Indonesia. Banyak pengalaman dari Indonesia yang berguna buat kami," tukas Ahmad.

Menurutnya, IUU fishing harus diberantas karena kekayaan laut negara sudah sepatutnya dinikmati masyarakat.

Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Oseea Naiqamu pun mendukung peningkatan pengawasan untuk memerangi pencurian ikan lintas negara.

Dengan Vietnam, Indonesia akan bekerja sama dalam investasi pabrik pengolahan produk perikanan di Indonesia. (Ant/E-4)