Holding BUMN Energi Akan Maksimalkan Investasi

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan pembentukan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi antara Pertamina dan PT PGN (Persero) akan dapat memaksimalkan investasi.

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan holding tersebut dapat memaksimalkan investasi hingga mencapai US$1,5 miliar. Selain itu, ia juga mengatakan perusahaan dapat melakukan efisiensi yang cukup besar.

“Angka itu didapat setelah mempertimbangkan rencana-rencana investasi Pertamina yang serupa dengan rencana investasi PGN. Dengan demikian, belanja modal kedua perusahaan di periode mendatang bisa lebih kecil dibanding tahun ini,” ujar Arief saat ditemui di Kementerian BUMN, Senin (25/7).

Arief mengatakan pihaknya bersama PGN, yang terdiri dari lima kelompok kerja, kini tengah memetakan seluruh aset yang bisa dimiliki bersama. “Selain itu, kami juga akan sinergikan masalah Sumber Daya Manusia (SDM)-nya," tuturnya.

Ia menjelaskan beberapa investasi yang bisa diselaraskan di antaranya pipa gas Duri-Dumai yang diperuntukkan bagi kilang Pertamina di Dumai dan pasokan ke industri pengolahan kelapa sawit. Di samping itu, Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yang dimiliki PGN juga dapat dioptimalkan bersama, mengingat Pertamina juga membutuhkan banyak akses gas ke kilang-kilang minyak.

"Kami harap ini bisa berjalan dengan baik karena kebutuhan gas ini sangat luar biasa. Kami melalui PT Pertamina Gas (Pertagas) memiliki transmisi yang kuat, sedangkan PGN memiliki jalur distribusi yang mumpuni," ujarnya.

Adapun, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN, Edwin Abdullah mengatakan, menghilangkan duplikasi investasi antara Pertamina dan PGN adalah prioritas setelah holding terbentuk.

"Prioritas kami di Kementerian BUMN adalah harus memastikan infrastruktur gas berkembang sejauh mungkin dengan mengeliminasi duplikasi investasi. Sehingga, ujung-ujungnya bisa tercipta harga yang optimal bagi konsumen," jelas Edwin ditemui di lokasi yang sama.

Menurut Edwin, holding energi adalah holding BUMN pertama yang akan dibentuk tahun ini dan kini Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal itu tengah menunggu persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (OL-2)