KKP Pastikan Bantuan Kapal Disesuaikan dengan Permintaan Nelayan

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan program bantuan kapal dan alat penangkap ikan telah disesuaikan dengan permintaan nelayan lokal di berbagai daerah.

"Bantuan sarana penangkapan ikan disesuaikan dengan permintaan nelayan sesuai proposal dan usulan dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi," kata Direktur Kapal dan Alat Penangkapan lkan KKP Minhadi Noer Sjamsu, Kamis (21/7).

Menurut dia, saat ini, sudah ada sebanyak 25 desain kapal, sedangkan penyusunan desain dan spesifikasi teknis kapal perikanan dan alat penangkap ikan dibuat sesuai dengan prosedur PT PAL Indonesia.

Ia memaparkan, kapal perikanan terbuat dari fiber glass sedangkan bentuk lambung kapal dirancang dengan tipe U dan tipe V sehingga dapat memenuhi kriteria kapal ikan yang baik.

Sejumlah kriteria tersebut antara lain memiliki ruang muat luas, mudah bongkar-muat ikan, olah gerak, dan stabilitas yang baik sesuai dengan ketentuan sehingga mampu menjaga kenyamanan dan keselamatan anak buah kapal (ABK) selama beroperasi dan berlayar daiam setiap kondisi perairan.

Setelah dilakukan penghematan menimbang kondisi anggaran pemerintah, maka bantuan sarana penangkapan ikan berupa 3.450 kapal perikanan dan 14.782 alat penangkap ikan dengan anggaran senilai Rp1,9 triiiun, setelah penghematan serta premi asuransi untuk satu juta nelayan senilai Rp250 miliar.

Sementara untuk spesifikasi teknis bantuan sarana penangkapan ikan dibuat dengan memerhatikan karakteristik seiuruh wilayah perairan Indonesia dan kearifan lokal.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sejumlah kesempatan telah menegaskan agar bantuan dari KKP harus tepat sasaran dan benar-benar dapat diberdayakan untuk kesejahteraan nelayan.

"Saya ingin bantuan tepat sasaran. Tidak ada karyawan yang bermain, stakeholder (pemangku kepentingan) yang menyalahgunakan," kata Menteri Susi.

Untuk itu, ujar dia, semua pihak juga harus turun Iangsung ke lapang untuk melakukan pengecekan dan juga pengecekan ulang.

"KKP juga perlu memastikan program bantuan kapal ikan bagi nelayan tidak menjadi program yang mubazir," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Abdul Halim.

"Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh, hulu ke hilir, pelaksanaan program pengadaan kapal untuk menghindari pemakaian APBN/D secara percuma dan pembebanan kepada masyarakat nelayan," imbuhnya.

Menurut Abdul Halim, belajar dari program-program serupa tahun-tahun sebelumnya, dalam pemberian bantuan kapal seperti itu ada kelompok nelayan tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan mengenai spesifikasi (jaring dan mesin) dan desain kapal. (Ant/OL-3)