Belanja Modal masih Jadi Tumpuan

PROYEKSI pertumbuhan ekonomi teroptimistis pada 2017, yaitu 5,6%, diprediksi dapat dicapai jika dua faktor terpenuhi, yaitu akselerasi belanja modal dan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kombinasi dua faktor tersebut akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi tahun depan. "Asumsi kami alokasi dari hasil tax amnesty akan lebih banyak ke belanja modal. Semakin banyak belanja modal, pertumbuhan akan lebih cenderung ke atas. Tidak ke 5,2%, tetapi bergeser ke lebih atas," jelas Perry dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin (Selasa, 19/7).

Sejalan dengan kesepakatan di Komisi XI malam sebelumnya, dalam rapat tersebut, asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi 2017 juga disetujui dalam rentang 5,2%-5,6%. Inflasi berkisar 3%-5%, suku bunga SPN tiga bulan 5%-6% dan kurs rupiah 13.300-13.600 per dolar AS.

BI mengestimasi pertumbuhan ekonomi pada titik tengah dari kisaran proyeksi, yaitu 5,4%. "Perkiraan tengah kami 5,4% itu didasarkan belanja modal yang memang besar dan juga repatriasi yang bisa dimanfaatkan," terang Perry.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan sekitar Rp300 triliun untuk belanja modal, khususnya infrastruktur. Tahun lalu, pemerintah merealisasikan belanja modal di kisaran Rp200 triliun.

Pertumbuhan ekonomi masih ditumpukan ke belanja modal lantaran investasi swasta diprediksi masih tumbuh terbatas. Demikian juga perdagangan luar negeri.

"Batas atas 5,6% dapat terjadi jika progres pada tahun ini, terutama dari keberhasilan tax amnesty, dapat menurunkan suku bunga dan meningkatkan investasi sehingga menggerakkan perekonomian," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara dalam kesempatan sama.

Anggota Banggar Ecky Awal Mucharam menilai nota keuangan 2017 sebaiknya moderat konservatif dan bukan moderat progresif seperti tahun ini.

Kemiskinan
Perihal kemiskinan, pemerintah memasang target angka kemiskinan 9,5%-10,5%. Per Maret 2016, angka kemiskinan ada di 10,86%. Target tahun ini 9%-10%. Sejalan dengan target itu, angka pengangguran ditargetkan pada kisaran 5,1%-5,4%. Per Februari 2016, angka pengangguran ada di 5,5%.

Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Rahma Iryanti mengungkapkan pencapaian target angka kemiskinan dan pengangguran pada 2017 bergantung pada performa pertumbuhan ekonomi.

Target pertumbuhan 5,2%-5,6% diestimasi bisa menciptakan 2 juta lapangan kerja baru. Pertumbuhan pun mesti tersebar merata untuk menekan ketimpangan di masyarakat. Per September 2015, indikator ketimpangan (rasio Gini) ada di 0,4 atau masih relatif buruk. Indonesia menargetkan indeks itu turun ke 0,39 tahun ini dan 0,38 pada 2017.

Masyarakat perdesaan pun kini butuh atensi lebih karena terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Masing-masing menjadi 1,94 dan 0,52 per Maret 2016. Indeks yang naik berarti kesenjangan yang lebih buruk.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengatakan temuan BPS itu perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui penyebabnya. Ia menduga faktor kenaikan harga beberapa komoditas, seperti daging, juga transportasi, dan biaya sekolah, turut memengaruhi. Walakin, ia yakin adanya program dana desa akan dapat mendorong perekonomian perdesaan. (E-2)