Holding PTPN Benahi Hulu dan Produktivitas

KEMENTERIAN BUMN melakukan transformasi menyeluruh terhadap holding company PT Perkebunan Nusantara (PTPN) mulai dari pemangkasan jumlah direksi, pengawasan intensif, dan fokus efisiensi pada usaha hulu (upstream). Langkah itu dilakukan guna memperbaiki kinerja PTPN yang pada tahun lalu dilanda kerugian Rp615 miliar.

''Transformasi menyeluruh terhadap BUMN Perkebunan dilakukan agar perusahaan bisa lebih efisien dan mampu bersaing dengan perusahaan perkebunan swasta,'' kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, di Agro Plaza, Jakarta, kemarin.

Induk holding BUMN PTPN, yaitu PTPN III, membawahkan anak usaha sebanyak 13 PTPN lainnya yang tersebar di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.

Transformasi awal dilakukan dengan memangkas jumlah direksi pada setiap PTPN dari semula 5 menjadi 3 direktur. Direktur Utama Holding Company PTPN III Elia Massa Manik menambahkan, transformasi harus dijalankan agar mampu membalikkan keadaan keuangan. Ia menjelaskan, pada tahun 2015, secara konsolidasi, seluruh PTPN merugi meskipun penjualan mencapai Rp37 triliun. ''Dari 14 PTPN, hanya enam yang untung, antara lain PTPN III, PTPN IV, dan PTPN VI. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dicari terobosan baru.''

Setelah restrukturisasi internal perusahaan, langkah berikut ialah upaya memacu produktivitas sembari menekan biaya produksi. Ia menuturkan 95% PTPN ber­gerak di upstream yang didominasi industri kelapa sawit sehingga yang perlu dikejar dan digenjot ialah dari sisi kapasitas.

''Kalau kita bandingkan dengan swasta nasional, perkebunan sawit mereka bisa menghasilkan rata-rata 24 ton per hektare. Kita hanya 18,5 ton per hektare. Itu dulu yang harus kita kejar,'' tutur eks bos Elnusa itu.

Untuk biaya produksi, saat ini, rata-rata yang dikeluarkan PTPN pun lebih besar 20% daripada swasta nasional. Holding perkebunan pelat merah itu juga memulai proses integrasi sistem teknologi informasi terhadap seluruh PTPN. Integrasi ditargetkan selesai dalam setahun.

Prioritaskan tebu
Pemerintah sepakat menyediakan 2 juta hektare lahan untuk mendongkrak produksi tebu, padi, dan jagung. Wilayah Merauke, Papua, akan berkontribusi terbesar, yaitu 1,2 juta hektare.

Dalam proses penggarapannya, Amran menyebutkan pada tahap awal pemerintah memprioritaskan tanaman tebu. “Untuk saat ini, ada 380 ribu hektare yang jadi prioritas untuk gula,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman seusai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, saat ini ada 30 perusahaan gula yang siap beroperasi. Masalahnya, mereka kekurangan bahan baku. ''Pabrik-pabrik itu idle capacity. Kapasitasnya mencapai 10 ribu tonne cane per day (TCD), tapi bahan baku yang tersedia hanya 5 ribu tcd.''

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan San Afri Awang mengatakan, untuk tebu, pemerintah menyiapkan setidaknya 710 ribu ha lahan, termasuk yang menjadi prioritas awal saat ini. Sebelum pemerintah menyediakan lahan tambahan, total lahan tanaman tebu nasional hanya 475 ribu hektare dengan total produksi gula kristal putih 2,5 juta ton. (Ant/E-2)