Jumlah Penduduk Miskin Menurun

JUMLAH penduduk miskin Indonesia berkurang hingga setengah juta jiwa selama September 2015 sampai Maret 2016.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, saat ini ada 10,86% dari populasi, atau 28,01 juta penduduk Indonesia, hidup di bawah garis kemiskinan.

Jumlah itu turun dari September silam yang mencapai 28,51 juta, atau 11,13% dari populasi.

Dari pantauan BPS, ada beberapa faktor jadi penentu.

Inflasi, misalnya, relatif terkendali selama September ke Maret.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga signifikan antara lain daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng.

Pemicu kedua yang turut menurunkan angka kemiskinan ialah penurunan tingkat pengangguran ke 5,5% di Februari 2016 dari sebelumnya 6,18% pada Agustus 2015.

Faktor lain ialah peningkatan pendapatan penduduk secara umum.

"Pendapatan penduduk termiskin (desil satu dan dua) mengalami kenaikan 7,53% persen dan 7,82%," kata Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan upah rata-rata buruh tani naik 1,75% sementara upah buruh konstruksi meningkat 1,3%.

Dalam kesempatan terpisah, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengamini membaiknya angka kemiskinan karena harga komoditas pangan relatif stabil.

"Harga pangan itu komposisinya besar dalam konsumsi masyarakat miskin," kata dia.

Stabilitas harga itu, menurut Darmin, mendorong konsumsi masyarakat bertambah sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menggambarkan besar rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan setara dengan 2.100 kilokalori per orang per hari plus kebutuhan pokok bukan makanan.

Dari pantauan BPS, garis kemiskinan per Maret 2016 naik 2,78% menjadi Rp354.386 per kapita dari Rp344.809 per kapita pada September 2015.

Ekonom UI Fithra Faisal Setiadi menambahkan, pemerintah perlu mengantisipasi agar tren penurunan angka kemiskinan telah berlanjut.

Pasalnya data upah buruh konstruksi dan buruh tani pada Juni mulai memperlihatkan penurunan.

"Pemerintah perlu antisipasi, terutama di sektor pertanian. Kalau disurvei pada paceklik, mereka terhitung jobless, yang tadinya di atas garis kemiskinan, rawan untuk turun."

Selain itu, pemerintah bisa menyiapkan langkah pragmatis sebagai bantalan bagi penduduk miskin atau rawan miskin.

"Misalnya dengan menyediakan conditional cash transfer untuk pendidikan, atau kesehatan. Diberikan dengan syarat tertentu."

Tolok ukur lain

Di samping persentase dan jumlah penduduk miskin, BPS merilis tolok ukur lain untuk mengukus kemiskinan, yaitu indeks kedalaman dan indeks keparahan.

"Karena perlu juga bagi pemerintah mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin apakah sudah cenderung menjauhi kemiskinan atau belum," ujar Suryamin.

Temuan BPS, indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 1,94 pada Maret 2016 dari sebelumnya 1,84.

Di saat sama, indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,51 menjadi 0,52.

Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menggambarkan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kesenjangannya.

Berdasarkan wilayahnya, di perdesaan, kedua indeks yang pada Maret 2015 ke September 2015 sempat menurun, sekarang justru berbalik naik.

Suryamin mengatakan kondisi itu menunjukkan dana desa dan bantuan sosial perlu dioptimalkan.

"Dana desa dan bansos punya dampak positif terhadap pendapatan masyarakat berpendapatan rendah tinggal bagaimana supaya bisa tepat guna dan sasaran," ucapnya.

(Ant/E-2)