Presiden Inginkan DIRE Lebih Kompetitif

PEMERINTAH memasukkan dana investasi realestat (DIRE) sebagai salah satu instrumen penyerap dana repatriasi pengampunan pajak.

Agar instrumen itu mampu menarik minat investor, pemerintah berinisiatif menurunkan pajak-pajak terkait dengan DIRE yang selama ini dinilai kurang kompetitif ketimbang negara lain.

Dalam pengarahannya mengenai fasilitas biaya perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) bagi penerbitan DIRE kepada sejumlah kepala daerah di Istana Negara, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya kemampuan berkompetisi antarnegara.

Ia menekankan, bila tidak segera melakukan perubahan, pemilik modal justru akan membangun propertinya di luar Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah harus berani memberi insentif untuk menarik para investor dan pengembang.

"Harus ada insentif agar kita bisa kompetitif memberikan tambahan keuntungan ke pengembang sehingga mereka justru tidak mendirikan properti mereka di Malaysia, Singapura, dan Vietnam."

Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah dengan memotong pajak yang terkait dengan DIRE, seperti BPHTB yang sebelumnya 5% akan diturunkan menjadi 1%.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Presiden meminta pemda menerbitkan peraturan yang secara khusus merevisi pengenaan BPHTB untuk instrumen tersebut.

Pengecualian itu bakal menurunkan BPHTB pada properti yang memanfaatkan instrumen DIRE.

"Tapi harus diingat, itu hanya untuk kompleks properti yang mau memanfaatkan DIRE, di luar itu tidak ada perubahan," kata Darmin.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku pihaknya tidak keberatan dengan penurunan BPHTB untuk instrumen DIRE dari 5% menjadi 1%.

Ia menyebut pihaknya menunggu peraturan pemerintah yang menjelaskan detail mengenai penurunan BPHTB sebagai acuan untuk mengubah peraturan gubernur tentang BPHTB.

"Ya, kita tunggu saja nanti PP-nya. Seperti itu bagus, terobosan supaya dana investasi tidak keluar," ujar Deddy.