Pesisir Utara Jatim dan Bandung, Contoh Koperasi dan UKM Potensial

KOPERASI di Jawa Timur, khususnya di wilayah pesisir utara, harus dijadikan sebagai percontohan bagi koperasi-koperasi lainnya di seluruh Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Sabtu (16/7).

Puspayoga menyebutkan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Tani, Lamongan, dan KUD Kareb, Bojonegoro, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

"Saya mendapati dua koperasi ini cukup bagus dan bisa menjadi percontohan nasional. Mereka sangat baik dalam menjalankan sistem operasional,” ujar Puspayoga dalam sebuah pernyataan resmi.

Saat ini, KUD Mina Tani sudah memiliki aset senilai Rp44 miliar dan SHU mencapai Rp500 juta pada 2015.

Koperasi yang beranggotakan 1.200 orang itu juga menjadi mitra tetap dari perusahaan rokok besar HM Sampoerna.

"Kemitraan dengan perusahaan besar sangat bagus karena mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. Itulah yang diinginkan Presiden Jokowi. Ia menekankan perekonomian yang padat karya. Kami melihat potensi semakin berkembangnya juga masih besar,” kata Puspayoga.

Potensi besar juga dimiliki KUD Kareb yang terletak di wilayah Bojonegori. Koperasi yang juga menjadi mitra pabrik rokok itu memiliki banyak lini usaha yang berkembang dengan pesat.

"Koperasi Kareb ini mampu menjalin kerja sama dengan perusahaaan besar selaku produsen di hilir dan mampu menjadi distributor bagi pedagang-pedagang kecil,” tambah Puspayoga.

Ketua Koperasi Kareb Hadi Prayitno mengatakan saat ini pihaknya memiliki unit usaha yang meliputi kegiatan penjualan barang dan jasa.

"Ada lima unit usaha, yaitu processing (pengeringan dan pemisahan) tembakau, mitra produksi sigaret, unit simpan pinjam, unit pertokoan (ritel modern, distributor) dan unit usaha angkuta dan transportasi," jelas Hadi.

Melihat besarnya potensi perkembangan koperasi di pesisir utara Jatim itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Braman setyo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan maupun para pekerja mitra produksi sigaret yang sebagian besarnya adalah perempuan.

"Saat ini KUR untuk sektor perikanan kan masih kecil, saya melihat ada peluang mengucurkan KUR pada para nelayan di Lamongan ini,” ucap Braman.

Mengenai metodenya, ia mengatakan KUR tersebut akan diarahkan ke linkage dengan perbankan.

Langkah tersebut dipilih mengingat sejauh ini ini belum ada koperasi yang langsung menyalurkan KUR.

"Model linkage dengan perbankan ini akan sangat cocok, apalagi KUD Mina Tani dan Kareb sudah menyatakan kesediaannya menjadi back up dari pinjaman KUR ini,” tuturnya.

Sementara KUR untuk para pelinting rokok yang kebanyakan adalah perempuan, Braman melihat ada peluang untuk para pekerja ini mendapatkan KUR.

"Para ibu rumah tangga ini intinya membantu suaminya menambah penghasilan. Nah, KUR ini bisa digunakan para suami untuk membesarkan usaha atau membuat usaha yang lain,” tambahnya.

Jika di timur Pulau Jawa pemerintah mendapati potensi besar koperasi, di Jawa bagian barat pemerintah juga dibanggakan dengan perkembangan UKM yang luar biasa dan sudah mendunia.

Kesuksesan beberapa UKM yang terletak di Bandung, membuat Presiden International Council for Small Business Ki Chan-Kim tertarik untuk berkunjung.

Di Kota Kembang itu, Ki mengunjungi Morning Glory Coffee, UKM yang kini telah menjadi eksportir kopi ke beberapa negara Asia dan Eropa.

Selain Morning Glory Coffee, Bandung juga memiliki Little Bandung, UKM yang juga bergerak di bisnis kopi.

Saat ini, Little Bandung sudah memiliki kedai di Paris, Prancis, dan akan segera merambah Malaysia serta Korea Selatan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan suksesnya beberapa UKM di Bandung tidak terlepas dari diterapkannya sejumlah kebijakan yang memudahkan para pelaku UKM

"Kami hilangkan proses permohonan ijin untuk UKM. Mereka hanya perlu melaporkan usahanya saja. Sejak Januari sudah ada 30.000 UKM yang melapor," ujar Ridwan.

Proses pelaporan pun tidak sulit dilakukan karena Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan aplikasi teknologi pengajuan izin usaha yang disebut dengan GAMPIL.

"Dengan aplikasi GAMPIL ini kami ingin membawa budaya inovasi ke dalam birokrasi," tuturnya.

Selain itu, pemerintah Kota Kembang juga memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada UKM. Dalam menyelaraskan program tetsebut, Pemkot Bandung bekerja sama dengan bank.

"Sudah ada 10.000 UKM yang diberi pinjaman pada tahun pertama. NPL pada program ini adalah 0," lanjut Ridwan.

Lalu, yang terakhir adalah mendorong pengembangan UKM melalui media daring.

Sejak awal tahun, papar Ridwan, sudah terdapat sekitar 16 juta transaksi daring.

"Sepuluh juta transaksi adalah orang-orang yang membeli barang-barang UKM asal Bandung. Enam juta lainnya adalah adalah orang Bandung yang membeli barang-barang," pungkasnya. (OL-3)