Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengadakan kunjungan ke Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), kemarin. Mereka disambut langsung Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Pertemuan tersebut dilaksanakan guna membahas sinergitas Kementrian Koperasi dan UKM dan HIPMI guna mewujudkan Koperasi dan UMKM dapat naik kelas. Pada kesempatan tersebut juga HIPMI memperkenalkan sebuah aplikasi HIPMI Go.
Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, mengatakan HIPMI selalu berupaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dengan melakukan penguatan integrasi ke ekosistem digital. Sehingga HIPMI melakukan terobosan dengan menghadirikan sebuah aplikasi HIPMI GO.
“Kami HIPMI selalu berupaya mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas melalui penguatan integrasi pada ekosistem digital," kata AHB, sapaan Ketum BPP HIPMI, Rabu (8/3).
AHB, menjelaskan bahwa HIPMI GO merupakan platform digital yang dibuat untuk meningkatkan layanan, rasio dan perluasan pasar, menyediakan Akademi UKM serta Koperasi. Aplikasi ini akan menjadi basis kuat HIMPI untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru di Indonesia.
“Aplikasi ini sebenarnya menjadi basis kuat untuk meningkatkan layanan, rasio dan perluasan pasar, penyediaan akademi UKM untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru serta menyediaan koperasi," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bidang UMKM BPP HIPMI, Tri Febrianto menyampaikan akhir dari aplikasi HIPMI GO dapat menghasilkan kerjasama dengan koperasi. Koperasi yang dimaksud untuk menjadi alternatif pembiayaan bagi pengusaha yang tidak tercover oleh bank.
“HIPMI Go yang menyediakan platform koperasi tidak hanya dapat berperan sebagai alternatif penyaluran pembiayaan mikro tetapi juga dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan skala ekonominya," ungkap Tri.
Ia juga berharap Kementrian Koperasi dan UKM dapat membackup full Penyelengaraan HIPMI Go agar menjadi mitra pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan.
“Kami berharap Kementrian Koperasi dan UKM dapat membackup full HIPMI Go," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan bahwa HIPMI diharapkan menjadi partner kementrian untuk melakukan kerjasama untuk menjalankan program-program besar kementrian khususnya dalam peningkatan dan pemilihan ekonomi nasional.
“Kami harapkan HIPMI dapat menjalin kerjasama dengan kementerian Koperasi dan UKM untuk menjalakan program-program peningkatan ekonomi nasional”, pungkasnya.
Untuk diketahui, pada pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, didamping Deputi Bidang Usaha Mikro, Yulius, dan Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari. Sedangkan Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari didampingi Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, Ketua Bidang UMKM BPP HIPMI, Tri Febrianto, jajaran pengurus BPP HIPMI serta beberapa Ketua BPD HIPMI di Indonesia. (N-3)
Calon ketua umum HIPMI jaya diharapkan mampu tingkatkan dunia usaha secara signifikan
BPC Hipmi Jakarta Barat mendukung penuh Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Pusat, Muhammad Ryandi Haroen, sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) BPD Hipmi Jaya.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Pusat, Ryan Haroen, mengumumkan langkah berani dengan menyerahkan formulir pendaftaran sebagai calon Ketua Hipmi Jaya.
PENGUSAHA muda Jakarta saat ini dihadapkan pada peluang yang cukup besar. Di sisi lain, pengusaha muda juga ditempa permasalahan kompleks terkait transisi Jakarta menuju kota global.
Ketua Umum Hipmi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyatakan dukungan penuh atas rencana menjadikan Bali sebagai lokasi tax haven untuk family office.
Pemilihan ini melibatkan perwakilan dari 27 BPC Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dengan total 135 suara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved