Pemerintah Perkuat Kedaulatan di Laut Natuna

PEMERINTAH akan memperkuat kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Wilayah laut yang kerap disengketakan dengan Tiongkok tersebut bakal dibuat 'ramai' untuk menunjukan kedaulatan Indonesia.

Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli menyatakan ada empat kesepakatan yang sudah dibuat oleh pihaknya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama, industri perikanan akan dibuat di sekitar Laut Natuna. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pendingin (cold storage) akan dibangun di pulau sekitar Laut Natuna.

Di samping nanti adanya TPI dan cold storage, Rizal mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memindahkan sekitar 400 kapal nelayan yang kapasitas beban kapalnya di atas 30 gross ton (GT). Dengan demikian, hasil laut dan ikan di Laut Natuna bisa dinikmati penuh oleh nelayan Indonesia, tidak lagi dicuri oleh nelayan-nelayan negara tetangga.

"Sudah diakui dunia kalau Natuna adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kita. Karena itu, kami akan memindahkan sekitar 400 kapal ikan tradisional yang di atas 30 GT. Karena banyak diantara mereka yang kapalnya 100 GT-150 GT dari Banten, Muara Karang, Muara Angke, dan Jepara tidak mendapat hak menangkap ikan di Natuna. Di sana malah banyak kapal-kapal asing yang mencuri ikan kita," papar Rizal di kantor KKP, Jakarta, Rabu (13/7).

Menurut Rizal, kapasitas tangkap para nelayan nasional di Laut Natuna hanya 9,3% dari kapasitas sumber daya alam yang ada di sana. Dengan adanya pemindahan 400 kapal tradisional, dia berharap kapasitas tangkap nelayan bisa mencapai 40% dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Untuk mendukung itu, Rizal menilai akan meminta Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan juga. Pelabuhan dibangun untuk mendukung kapal-kapal yang berdiam di Laut Natuna menyalurkan hasil tangkap mereka ke TPI dan cold storage yang tengah dibangun.

"Kita akan bikin di Natuna tempat pelelangan ikan terbesar. Kita juga mau sediakan rumah susun untuk tempat tinggal nelayan sementara. Jadi kapal yang besar dipindahkan ke Natuna, yang kecil di Pantura saja. Yang kapal besar pun akhirnya tidak menjadi saingan bagi yang kecil-kecil," tukas Rizal.

Selain membangun kedaulatan di sektor perikanan, Rizal mengatakan pihaknya akan mendorong pariwisata di Laut Natuna. Menurutnya, pariwisata di Kepulauan Anambas bisa didorong untuk menjadikan kawasan Natuna menjadi lebih berdaulat.

Pemerintah pun mengklaim sudah mengundang investor-investor dari Perancis untuk membangun resort di sana.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan pihaknya akan mengevaluasi 15 konsesi perusahaan minyak dan gas bumi yang saat ini ada di kawasan Laut Natuna. Menurutnya, jika terbukti konsesi tersebut bodong, pemerintah bakal mencabut izinnya.

"Wilayah Natuna itu kaya akan minyak dan gas, tapi banyak yang mandek karena harga minyak dunia lagi turun. Kita akan lakukan evaluasi mana yang mandeknya hanya sementara karena kalau harga minyak naik lagi, maka akan menarik. Kalau yang mandek dari dulu karena hanya punya konsesi, tidak punya modal, dan tdak punya teknologi, kami akan cabut izinnya," tegas Rizal.

Pun, keamanan di Laut Natuna juga akan diminta Rizal untuk diperkuat. Dia bakal meminta pemerintah untuk menambah personil dan kapal-kapal TNI untuk berjaga di laut yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan itu.

Rizal mengatakan kesepakatan-kesepakatan tersebut masih bakal dirinci. KKP masih akan bertolak ke Laut Natuna untuk mengevaluasi hal-hal yang dibutuhkan di kawasan Laut Natuna bila kesepakatan tersebut dilaksanakan. Menurutnya, masih ada kekurangan listrik yang terjadi di kawasan Laut Natuna. Dia pun menargetkan sebelum Oktober tahun ini, seluruh rencana sudah siap dieksekusi.

"Dengan melakukan hal-hal ini, integritas wilayah Indonesia akan semakin kuat dan berarti. Ini tentu efektif untuk menghindari berbagai tuntutan di masa yang akan datang, walaupun secara legal posisi Indonesia sangat kuat karena wilayah kita dilindungi oleh kesepakatan unclose," imbuh Rizal.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mengatakan pihaknya tengah membangun TPI dan cold storage di Selat Lampa dengan kapasitas penyimpanan hingga 5 ribu ton. Dia menargetkan akhir tahun ini TPI sudah kelar dibangun sehingga bisa digunakan oleh kapal-kapal nelayan yang rencananya akan dipindahkan ke Laut Natuna.

"Akhir tahun kelar. Tahap pertama kita bangun untuk 2 ribu ton dan tahap kedua 3 ribu ton. Luasnya sekitar seribu meter persegi," imbuh Sjarief. (X-11)