Impor Jeroan Dianggap Berbanding Terbalik dengan Kebijakan Pemerintah

PRODUSEN daging lokal yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) mempertanyakan kebijakan terbaru pemerintah yang memberikan lampu hijau terhadap impor jeroan.

Direktur Eksekutif Apfindo Joni Liano menjelaskan dilarangnya impor jeroan selama ini bukan tanpa alasan.

“Yang pertama karena pertimbangan kehalalalan. Yang kedua adalah harga," ujar Joni, Rabu (13/7).

Ia mengungkapkan, dari negara-negara asal, khususnya non-Asia, jeroan itu sangat murah karena merupakan barang buangan yang tidak menjadi konsumsi manusia.

“Kalau buangan pasti harganya murah. Kalau itu sampai masuk ke Indonesia, berarti menghantam jeroan lokal. Jeroan lokal harganya jadi turun, malah bisa-bisa tidak laku,” cetusnya.

Jika hal itu sampai terjadi, lanjut Joni, jelas akan menambah peliknya permasalahan tingginya harga daging dalam negeri yang hingga kini belum ditemukan solusi konkretnya.

Joni menjelaskan, bagian perut, termasuk jeroan, menyumbang 50% berat hidup sapi.

“Jadi jeroan jelas memberi kontribusi terhadap harga daging. Kalau jeroan tidak laku, nanti pasti akan dibebankan ke harga daging. Harga daging lokal jadi makin naik. Kebijakan ini berlawanan dengan keinginan presiden,” ucapnya.

Ia meminta agar pemerintah, khususnya kementerian pertanian, kembali mempertimbangkan keputusan tersebut.

“Lagi pula produksi dalam negeri masih cukup untuk memenuhi konsumsi jeroan masyarakat Indonesia. Permintaan memang cukup tinggi, tapi masih bisa dipenuhi.”

Sementara itu, terkait kehalalan bahan pangan yang diimpor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan daging dan jeroan yang datang dari luar negeri laik dan bisa dikonsumsi atau tidak. (OL-3)