Empat BUMN Siapkan Rights Issue Rp14 T

EMPAT perusahaan pelat merah segera menerbitkan saham baru (rights issue) senilai total Rp14 triliun untuk memperkuat modal perseroan. Namun, pemerintah akan tetap mempertahan posisi mayoritas mereka.

"Empat BUMN itu, PP (Pembangunan Perumahan), Krakatau Steel, Wijaya Karya, dan Jasa Marga," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno seusai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, di APBN-P 2016, pemerintah menetapkan penyertaan modal sementara (PMN) untuk sejumlah BUMN. Nilai PMN untuk PP, Krakatau Steel, Wijaya Karya, dan Jasa Marga mencapai Rp9,95 triliun.

Dengan penyaluran PMN itu, otomatis terdapat perubahan porsi kepemilikan saham. "Makanya empat perusahaan itu melakukan rights issue supaya persentase saham pemerintah tetap," ujar Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Sisa penerbitan saham baru yang akan mereka tawarkan kepada publik berkisar Rp5,3 triliun

Basuki menambahkan, instruksi kepada empat perusahan terbuka itu rights issue juga untuk meningkatkan kapasitas mereka membiayai proyek-proyek infrastruktur. "Tadi diminta juga supaya dilakukannya di-spread jangka waktunya. Tidak dilakukan dalam waktu bersamaan," kata dia.

Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius K Ro memperkirakan rights issue bisa dimulai secara bertahap mulai kuartal IV 2016. Aksi korporasi itu dilakukan satu per satu supaya tidak 'berebut' investor publik.

"Rights issue kami kira mulai minggu ketiga Oktober sampai pertengahan Desember. Urutan mana yang duluan saya enggak bisa disclose dulu."

Angkat performa
Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo optimistis penguatan permodalan akan mengangkat pertumbuhan kinerja korporat hingga 30% untuk tahun ini. "Pertengahan tahun ini saja pertumbuhan kontrak sudah 25% dari tahun lalu. Sampai Juni kami sudah dapat Rp15 triliun kontrak proyek baru. Target kami dapat Rp50 triliun kontrak baru di 2016.

"Sementara itu, Dirut PP Tumiyanan mengemukakan penerbitan saham baru yang akan dilakukan pihaknya hampir setara 25% dari saham yang diterbitkan korporat. Rights issue, lanjutnya, juga akan diikuti dengan penerbitan obligasi.

"Kita juga butuh debt totalnya sekitar Rp11 triliun untuk pengerjaan empat titik tol. Tapi itu semuan bakal dilakukan gradual setelah rights issue," ujar dia.

Di lain hal, Dirut Jasa Marga Adityawarman mengatakan dana dari rights issue akan dipakai untuk menyokong pembangunan proyek tol. Sebelumnya, Jasa Marga telah ditetapkan sebagai pemegang konsesi ruas tol Batang-Semarang (75 km), Pandaan-Malang (38 km), Balikpapan-Samarinda (99 km), serta Manado-Bitung (40 km).

Aksi korporasi tersebut, ujar dia, bakal dilakukan periode November 2016. "RUPSLB (rapat umum pemegang saham luar biasa) kita baru 29 Agustus karena hari ini baru persetujuan. Kita harapkan settlement sekitar November," ujar Adityawarman.

Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan bersamaan dengan dimulainya program pengampunan pajak (tax amnesty), ini jadi momen paling tepat bagi rights issue BUMN. "Akan ada dana besar yang masuk," ucapnya. (E-2)