Presiden Sosialisasikan Tax Amnesty ke Sejumlah Kota

UNTUK mencapai hasil maksimal, pekan ini pemerintah melakukan sosialisasi UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke kota besar seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan.

Hal itu dikemukakan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Menurut Ken, pihaknya tidak ambil pusing dengan rencana pihak-pihak yang akan menggugat tax amnesty ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Presiden turun langsung menyosialisasikan tax amnesty ke beberapa kota. Kami pun mendirikan unit pelayanan khusus di Singapura, Hong Kong, dan London. Jadi, kalau (pengusaha) mau bertanya dan lapor, cukup di situ. Kami memilih tiga negara itu karena banyak orang Indonesia menyimpan (dana) di sana. Perwakilan bank kita di sana juga siap memfasilitasi," kata Ken.

Ken memastikan pihaknya fokus melakukan sosialisasi tax amnesty kepada pemilik dana untuk memastikan repatriasi dan deklarasi aset mereka berlangsung lancar.

"Tujuan repatriasi itu capital inflow dan pajak itu enggak mengenal asal usul uang dari mana. (Pengusaha) enggak perlu ketakutan," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafisz Tohir berharap langkah pemerintah dapat menepis keraguan pengusaha terhadap jaminan hukum apabila mereka kelak mengikuti pengampunan pajak.

"Saya sudah sampaikan soal judicial review terhadap tax amnesty. Tetapi pemerintah yakin pengampunan pajak akan berjalan baik," ujar Hafisz.

Dengan pemberlakuan tax amnesty, pengusaha yang merepatriasi dananya dari luar negeri diberikan tarif tebusan 2% pada Juli-September 2016, 3% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017-31 Maret 2017.

Pemerintah menargetkan pendapatan Rp165 triliun dari pemberlakuan tax amnesty.

Di sisi lain, sejumlah advokat yang tergabung di Yayasan Satu Keadilan akan mengajukan judicial review UU Tax Amnesty ke MK.

"UU Tax Amnesty ini seperti melegalkan praktik pencucian uang," ungkap Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso.