Inflasi Daerah dan Pusat Relatif Terkendali

PAKAR Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, extra effort pengendalian yang dilakukan TPIP-TPID sudah cukup baik bila dibandingkan dengan negara lain. Untuk beberapa daerah kata Riefky, masih ada isu pasokan dan musim sehingga perlu penguatan lebih lanjut.

“Sejauh ini progressnya sudah cukup baik dalam mengendalikan inflasi Indonesia yang walaupun tinggi, masih jauh lebih manageable ketimbang negara lainnya,” kata dia saat berbincang hari ini (17/1).

Hal itu disampaikan Riefky menanggapi pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.

“Ini yang menjadi catatan, Sumatera Barat inflasinya 7,43 persen, Sulawesi Tenggara 7,39 persen, Kalimantan Selatan 6,99 persen, dan Riau 6,81 persen. Jadi terhadap 23 provinsi ini pak Gubernur mohon diperhatikan,” jelas Airlangga.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang meningkat di 79 daerah.

Menurut Riefky, tingkat inflasi domestik ini jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara yang lonjakan inflasinya sangat ekstrem, misalnya Argentina yang mencapai 94,80 persen, Turki 64,27 persen, Rusia 11,9 persen, dan Italia 11,6 persen

Kemudian untuk inflasi kuartal 1, dia memperkirakan masih berada diatas 5% karena ada momen puasa dan lebaran. “Dugaan kami masih diatas 5% ya, mungkin di kisaran 5.2-5.4% karena di Q1 ini masih ada faktor musiman bulan puasa sehingga masih ada tekanan inflasi keatas walaupun trennya sedang menurun,” sebut Riefky.

Untuk menjaga inflasi, pemerintah diminta menjaga domestik ekonomi dan juga nilai tukar. Lebih lanjut inflasi Indonesia pada tahun ini akan berada pada kisaran 4% hingga 5% secara tahunan (year on year/yoy). Hal ini masih seturut dengan target pemerintah.

Lebih lanjut pemerintah menargetkan tingkat inflasi pada 2023 mencapai sasaran 2 hingga 4 persen, dengan asumsi di APBN Tahun Anggaran 2023 di 3,6 persen.

Harga beras

Sementara itu, Pakar ekonomi dari Universitas Jember Adhitya Wardhono mengungkapkan beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya.Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras. Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau.

Menurut Adhitya, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.

"Pastikan bahwa stok beras nasional cukup. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat menganggu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pra sejahtera dan menjadi pemantik inflasi maka kebijakan strategis lintas lembaga perlu dilakukan," tegasnya.

Menurutnya, strategi pengendalian harga seperti operasi pasar dan pasar murah sangat diperlukan dalam jangka pendek. Apalagi saat ini Indonesia tengah berupaya pulih dari  pandemi, sehingga perlu keberlanjutan dan konsistensi pengendalian inflasi pangan.

"Masyarakat masih mengalami memar ekonomi karena pandemi. Oleh karenanya operasi pasar murah sembako, terutama beras, minimal dapat mengurangi shock kenaikan harga pangan dalam jangka pendek," sambungnya.

Meski demikian, Adhitya menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang. Sebab strategi pasar murah ataupun operasi pasar berpotensi memunculkan moral hazard di pasar ketika dilakukan dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu dilakukan terobosan kebijakan yang dapat menopang ketersediaan pangan, yaitu: seperti peningkatan produktivitas padi secara ekstensif, tata kelembagaan antar lembaga terkait, pembenihan bibit unggul yang tahan klima dan hama, sistem distribusi pangan yang perlu koordinasi sangat ketat antara pemangku kepentingan. (RO/OL-4)