Dinanti, Sosialisasi Program Tax Amnesty

PARTISIPASI pengusaha dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan pemerintah dapat dimaksimalkan dengan sosialisasi yang baik dan regulasi yang mumpuni.

“Menurut saya, ini untuk kebaikan semua, negara dan pengusaha. Ini akan menguntungkan, pengusahanya juga kenapa enggak. Ini baru mungkin (tetap sasaran) kalau sosialisasinya bagus, mesti jelas, karena ada banyak orang yang tidak tahu itu bagaimana kalau uangnya kita bawa,” ucap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi, Perhubung-an, Informatika, dan Telekomunikasi, Christ Kanter, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Christ menilai program tax amnesty yang digulirkan pemerintah sudah cukup menarik, baik dari segi tarif maupun pilihan yang diberikan pemerintah.

Menurutnya, program tersebut dirilis di saat yang tepat karena pada 2017 Indonesia akan memasuki era keterbukaan informasi.

Program tersebut juga dicermati Christ menjanjikan babak baru hubungan yang lebih terbuka, transparan, dan saling menguntungkan antara pemerintah dan pengusaha.

Hal itu tecermin dalam janji-janji yang dikemukakan pemerintah dengan me-revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan menyusul implementasi tax amnesty.

Menurut pengusaha yang merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu, faktor lain yang akan memberikan efek besar terhadap partisipasi peng-usaha ialah instrumen repatriasi yang kompetitif dengan produk di luar negeri.
“Sebab dia kan juga harus mempertimbangkan kalau uangnya ditarik bagaimana,” imbuhnya.

Di sisi lain, DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan sebagai upaya keberlanjutan pembenahan sistem perpajakan nasional pascapemberlakuan kebijakan pengampunan pajak.

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Hafidzs Tohir kepada Antara di Jakarta, Jumat (1/7), mengatakan saat ini pembahasan RUU Perpajakan di DPR masih menelaah daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. (Fat/Ant/E-3)