Sejumlah Kebijakan Ekonomi Dinilai Keliru

PEMERINTAH dianggap keliru menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi makro di saat perekonomian melambat. Menurut pakar ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, kesalahan pertama pemerintahan Jokowi ialah menaikkan target penerimaan pajak di atas 30%, dari Rp1,143 triliun rupiah ke posisi Rp1,489 triliun.

"Karena sudah pasti tak terpenuhi, akhirnya dibuatlah kebijakan yang malah aneh-aneh," kata Faisal dalam diskusi terbuka perekonomian Indonesia di Kantor Perhimpunan Indonesia Tiong hoa (INTI) di Jakarta, kemarin. Ia mencontohkan tukang bakso yang dikenai pajak 1% dari omzet.

"Ini gila. Kalau rugi, mereka tetap harus bayar pajak, ini pertama kali ada kebijakan yang anehaneh," kata dia. Kebijakan membebaskan pajak barang-barang mewah (PPn-BM) juga dianggap Faisal sebuah blunder sebab kontribusi pajak barang mewah hanya 7,21%. Faisal juga menyoroti terus anjloknya nilai tukar rupiah.

Menurutnya, rupiah yang terdepresiasi juga dipicu berbagai blunder kebijakan moneter. "Harusnya rupiah sudah positif, tapi nilai tukarnya masih jelek."  Pada kesempatan itu, ekonom dari Universitas Atmajaya Agustinus Prasetyantoko mengakui pemerintah memang menghadapi situasi yang cukup sulit.

Dia menjelaskan perlambatan selalu diiringi dengan tertekannya defi sit transaksi berjalan sejak 2011. "Kalau saya, tidak optimistis pertumbuhan tahun ini melebihi 5,2%, tumbuh 5,1% saja itu sudah luar biasa," kata dia. Dia mengacu kepada proyeksi Bank Dunia yang cuma memprediksi pertumbuhan Indonesia sebesar 4,7%.

Pras menyarankan, bila melakukan reshuffle, Presiden Jokowi harus menempatkan menteri perindustrian yang lebih baik. "Bagi saya, kita perlu ganti menteri perindustrian. Harus ada pola pengelolaan industri yang berubah." Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara tetap optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.

Optimalisasi belanja negara merupakan jalan keluar mendo rong pertumbuhan ekonomi. "Kalau sudah dianggarkan, berarti harus dibelanjakan, baik belanja daerah maupun belanja modal," ujar Suahasil saat dihubungi, kemarin.  Menteri Perindustrian Saleh Husein mengatakan telah membuat kebijakan industri nasional (KIN) yang fokus mendorong keterkaitan industri dalam rantai pasok global.

"Contohnya otomotif, elektronika, penerbangan," ujar Saleh kepada Media Indonesia, kemarin. Saleh menegaskan pihaknya sudah melakukan percepatan beberapa fasilitas, yakni kebijakan tax holiday dan tax allowance.