Program Satu Juta Rumah Butuh Dukungan

PERIZINAN, ketersediaan lahan, dan tingkat suku bunga perbankan masih menjadi 'momok' bagi pengembang untuk merealisasikan Program Satu Juta Rumah. Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) itu membutuhkan percepatan perizinan dari pemerintah daerah (pemda) untuk memenuhi target membangun 25 ribu hunian pada 2016. Rumah yang dibangun itu terdiri atas 15 ribu unit rumah susun (rusun) dan 10 ribu unit landed house. Jumlah itu naik 56% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 17 ribu unit.

Menurutnya, izin pembangunan yang diberikan pemerintah daerah sekarang ini berbeda-beda karena kewenangan masing-masing. "Ada yang boleh bangun setelah IMB lengkap. Ada juga pemda yang kooperatif setelah desain awal bisa mulai pembangunan," ungkapnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (22/6). Perbedaan itu membuat Perumnas harus berusaha keras untuk merealisasikan target 25 ribu hunian di tahun ini yang menjadi program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selain perizinan, ketersediaan lahan juga menjadi kendala dalam pembangunan satu juta rumah lantaran harga tanah pembangunan rumah susun mahal, sebab umumnya berada di pusat kota atau memiliki akses transportasi untuk menunjang mobilitas para penghuni untuk beraktivitas.

"Padahal harga rumah susun terbatas," katanya. Perumnas sebagai pengembang berupaya menyiasati tingginya harga tanah dengan melakukan efisiensi pada desain ataupun perencanaan. Selain itu, mereka juga berupaya mengoptimalisasi lahan dengan mengembangkan kawasan (mixed use) yang meliputi infrastruktur bisnis, ritel, dan lifestyle. Himawan juga mengharapkan suku bunga bisa turun karena pembangunan hunian membutuhkan biaya. Sebelumnya, rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 15-16 Juni lalu memutuskan menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dan 7 days repo rate masing-masing 25 bps atau 0,25%.

BI rate dipangkas dari 6,75% menjadi 6,5%, sedangkan 7 days repo turun dari 5,5% menjadi 5,25%. Bahkan, suku bunga acuan diproyeksikan turun kembali pada Agustus mendatang. Informasi itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu.