Belanja Pertahanan Geser Infrastruktur di APBN-P 2016

PRIORITAS belanja pemerintah beralih dari yang sebelumnya mengutamakan belanja infrastruktur menjadi ke belanja pertahanan dan keamanan di APBN-P 2016.

“Kalau kita lihat belanja KL APBN-P 2016, fokusnya memang menjadi pada pertahanan dan keamanan,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/6).

Kementerian Pertahanan telah menggeser Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang pemegang porsi belanja tertinggi di dalam APBN-P 2016.

Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan naik Rp9,3 triliun dari Rp99,5 triliun menjadi Rp108,7 triliun. Begitu juga dengan alokasi anggaran belanja Kepolisian RI yang naik Rp6,3 triliun dari Rp73 triliun menjadi Rp79,3 triliun di dalam APBN-P 2016.

Sementara itu,di sisi lain, alokasi anggaran Kementerian PUPR turun Rp7 triliun dari Rp104 triliun menjadi Rp97 triliun di dalam APBN-Perubahan.

“Secara keseluruhan, belanja KL turun Rp16,3 triliun dari awalnya Rp784,1 triliun menjadi Rp767,8 triliun,” ujar Bambang.

Pemangkasan belanja kementerian, ujar Bambang, sebenarnya tetap tidak mengurangi jatah belanja infrastruktur pemerintah. Sebab, pemotongan anggaran yang dilakukan lebih mengutamakan penghematan sisa lelang.

“Secara umum, pemotongan belanja ini tidak menyentuh pengurangan belanja infrastruktur. Bahkan di PU pun, penghematan bukan memotong atau menunda proyek infrastruktur, tapi lebih kepada penghematan sisa lelang,” ujar dia.

Menurutnya, banyak pihak yang mungkin tidak menyadari bahwa setiap belanja pengadaan kementerian sebenarnya selalu memiliki potensi sisa lelang.

“Artinya mungkin ada overestimate dari harga pedoman yang diberikan dengan harga yang dimenangkan peserta lelang. Nah dari situ pasti ada selisih, maka otomatis ada penghematan,” kata Bambang.

Belum lagi, pemerintah juga telah menggeser fungsi anggaran seluruh urusan pembebasan lahan tiap kementerian ke BLU Lembaga Manajemen Aset Negara. Seperti diketahui BLU LMAN mendapat suntikan penyertaan modal negara Rp 16 triliun dalam APBN-P 2016.

“Kita ingin mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memudahkan pengadaan tanah. Dengan BLU ini, biaya pengadaan tanah ga lagi terpaku ke APBN,” ujar dia.

Bambang mengungkapkan biaya akuisisi biasanya terpaku kepada pagu kementerian yang ditetapkan APBN. Seandainya biaya akuisisi di lapangan melebihi ekspektasi maka kementerian harus menunggu APBN-P terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan.

“Maka kalau dulu itu lebih nunggu siklus perubahan anggaran atau tahun anggaran baru baru jalan. Nah, dengan adanya BLU ini pengadaan tanah bisa langsung dibeli, dan dalam beberapa kasus bisa mendapat talangan dulu. Developer yang beli dulu ke konsesi jalan tol, kemudian nanti ditangguhkan ke BLU LMAN,” ujar Bambang.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengungkapkan masih menunggu revisi daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) dari masing masing KL setelah APBN-P disahkan. Barulah setelah itu pemerintah mengetahui secara persis berapa alokasi belanja infrastruktur yang terdampak dari revisi APBN.

“Belanja infrastruktur, perubahannya menunggu setelah revisi DIPA masing masing KL. Dan penghematan sebenarnya juga akan meningkatkan kualitas belanja,” ujar dia. (OL-3)