Proyek Penampung Disiapkan

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan menyiapkan proyek-proyek infrastruktur yang prospektif mewadahi dana repatriasi. Menurut Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, itu untuk menyongsong aliran dana masuk Indonesia pascape­ngesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak pada Selasa (28/6).

''Kami sedang merumuskan proyek apa saja yang bisa ditawarkan kepada mereka, bahwa uang yang mereka bawa ke Indonesia itu bisa dimanfaatkan membiayai apa-apa saja,'' tuturnya di Jakarta, Selasa petang.

Menurutnya, ada bebera­pa sektor potensial yang bisa menampung dana repatriasi tax amnesty, mulai proyek tol, air minum, sampai ben­dungan. ''Mereka inginnya tidak mungkin melalui tender. Jadi, mungkin mereka financing untuk proyek tol yang sudah ada penugasan. Jadi, mereka hanya tambah­an dalam hal financing.''

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry T Zuna mengatakan sektornya siap menerima pendanaan dari dana repatriasi. ''Dari tol, proyek yang siap (dibiayai) itu Trans-Sumatra, tapi masih ada kendala di tanah.''

Keinginan agar dana repatriasi dari tax amnesty me­ngalir ke sektor riil, utamanya infrastruktur, diamini Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Karena itu, berbagai instrumen investasi yang tertuju langsung ke proyek-proyek terkait dirancang.

''Selain lewat obligasi negara, bisa lewat obligasi BUMN infrastruktur misalnya obligasi Hutama Karya, Waskita Karya. Bisa juga mengambil infrastructure bonds yang diterbitkan PT Sarana Multi Infrastruktur,'' ujar Bambang dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan pengesahan UU tax amnesty juga memberi kepastian bagi dunia usaha. Momentum itu ia harap dimanfaatkan pengusaha. ''Mereka bisa tambah investasi sehingga bank juga bisa lebih banyak beri kredit.''

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, daya dorong pertumbuhan ekonomi dari repatriasi bergantung pada jenis sektor penempatannya. Sebagai awalan, sektor yang memang menggiurkan ialah keuangan dan properti.

Namun, ia pun berharap dana repatriasi bermuara di sektor riil. Dampak terhadap kenaikan investasi diestimasi paling cepat kuartal IV 2016.

Sentimen positif
Dirut Bursa Efek Indonesi­a Tito Sulistio mengatakan pengesahan UU Pengampun­an Pajak telah memberi sentimen positif ke pasar modal dalam negeri. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup naik 2,01% ke posisi 4.980,10. Volume transaksi harian pun tembus Rp14 triliun, dua kali lipat dari rata-rata volume transaksi harian Rp6 triliun.
''Ini membuktikan sentimen tax amnesty mengalahkan ketakutan pasar terhadap Brexit,'' ujar Tito.

Dari kalkulasinya, aktivitas pasar modal siap menyerap dana repatriasi hingga Rp22 triliun per hari. ''Artinya Rp200 triliun per bulan easily bisa pasar modal tangkap.''

Apalagi, ungkapnya, vari­an saham di BEI akan kian marak lantaran banyak yang sedang mengantre menjadi perusahaan terbuka lewat penawaran saham perdana kepada publik (IPO).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap DPR segera mengirim dokumen pengesahan UU Pengampunan Pajak agar kebijakan itu bisa berlaku mulai 1 Juli. Dengan begitu, penerimaan dari tax amnesty bisa maksimal.

Estimasi pemerintah, akan ada kontribusi penerimaan pajak Rp165 triliun dari tax amnesty, khususnya lewat skema deklarasi.

Tarif tebus untuk deklarasi aset wajib pajak pada 3 bulan pertama tax amnesty ialah 4%, kemudian bertahap naik menjadi 6%, lalu 10%. Sementara itu, tarif tebus skema repatriasi bermula dari 2%.

Dengan membayar tarif tebus, wajib pajak terbebas dari pajak terutang atas aset yang sebelumnya tidak ia laporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan. (Jay/Arv/Nov/Ant/E-2)