99% Deregulasi Rampung

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tinggal 2 dari 203 regulasi Paket Kebijakan Ekonomi yang belum tuntas dan masih harus dibahas kementerian/lembaga. Ia mengatakan dua regulasi yang masih dibahas ialah Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Penyangga Gas Bumi (Agregator) dan Revisi Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika No 32/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. “Sebetulnya PT Pos itu supaya membuat orang bisa menabung seperti dulu tahun 1950-an. Orang menabung di Pos dan mereka (PT Pos) itu sampai ke desa-desa,” kata Menteri Darmin seusai Rapat Paripurna Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (28/6).

Darmin yang juga sebagai Ketua Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi tersebut menjelaskan revisi peraturan Izin Penyelenggaraan PT Pos ini juga untuk meningkatkan inklusi keuangan sampai ke pelosok daerah. Dengan telah diresmikannya Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi itu oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, salah satu kelompok kerja (pokja), yakni Pokja II bidang Percepatan dan Penuntasan Regulasi yang diketuai Kepala Staf Kantor Kepresidenan Teten
Masduki dan Wakil Ketua Menteri Seskab Pratikno, menargetkan kedua regulasi tersebut dapat selesai akhir Juni ini. “Kita komitmen akan menyelesaikan dua regulasi pada akhir Juni,” imbuh Perwakilan Pokja II Staf Ahli Menseskab Satya Bhakti Parikesit. Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang mengetuai Pokja I untuk sosialisasi kebijakan mengatakan pihaknya berupaya menjalin komunikasi dengan publik. “Tidak ada gunanya kita banting tulang buat paket kebijakan kalau masyarakat sampai tidak tahu isinya, kami bertugas memastikan seluruh stakeholder menangkap isi paket kebijakan,” ujar Lembong.

Hutan aturan
Sebelumnya, di tempat sama, Wapres Jusuf Kalla meminta kehati-hatian dalam penyusunan kebijakan ekonomi agar deregulasi yang ditetapkan lewat 12 paket kebijakan pemerintah tidak melahirkan regulasi baru yang malah menyulitkan. “Ja ngan membuat kebijakan deregulasi dengan melahirkan regulasi baru. Jangan sampai Indonesia jadi hutan aturan,” ujarnya saat memberi arahan di rapat paripurna tersebut. Ia meminta agar kebijakan ekonomi ditata sebagai reformasi yang terencana, sebagai bagian dari kompetisi dan bagian dari memenangi persaingan seperti sering disampaikan Presiden. “Kebijakan ekonomi ini harus jadi pola utuh, bukan sekadar reaktif,” ucap Wapres Dalam laporannya sebagai Ketua Satgas, Menteri Darmin Nasution menyebutkan beberapa pencapaian hasil Paket Kebijakan Ekonomi, antara lain peresmian 12 Pusat Logistik Berikat (PLB) dan 16 calon PLB, seperti industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan.

“Setiap tahun kita impor kapas dari AS, tetapi barangnya ada di PLB Kuala Lumpur. Dengan PLB sendiri di Indonesia, biaya akan lebih murah dan pengiriman barang lebih cepat.” Selain itu, berkat pelayanan izin investasi tiga jam, 74 perusahaan sudah memanfaatkan fasilitas itu dengan nilai investasi Rp200,96 triliun. Sebanyak 18 perusahaan juga memanfaatkan proses insentif fi skal dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari padahal sebelumnya memakan waktu 2 tahun. Adapun untuk kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI), sudah ada 527 perusahaan yang memanfaatkan dengan rencana investasi US$12,926 miliar per 24 Juni 2016. (Pol/E-2)