Perang Tarif tidak Diimbangi Pelayanan Maksimal

SAAT ini terjadi persaingan keras antarprovider di dunia telekomunikasi Indonesia. Industri telekomunikasi Indonesia memang sedang dalam gairah tinggi, ditandai dengan perang tarif antarprovider untuk menggaet konsumen.

Sekjen Indonesia Telecommunication User Grup (Idtug) Jumadi menjelaskan, industri telekomunikasi Indonesia saat ini kehilangan regulator, dan negara absen dalam mengatur hubungan antara provider dan konsumen.

"Harusnya sudah bukan perang tarif lagi, tapi perang layanan, apakah mampu operator melayani layanan khususnya di luar Jawa. Baru Telkomsel yang mampu melayani banyak di luar Jawa," ujar Jumadi dalam diskusi 'Ada Apa dengan Telekomunikasi Indonesia?' yang digelar Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Indonesia di Jakarta, Senin (27/6).

Padahal, menurut Jumadi, semua operator berkewajiban membangun layanan telekomunikasi di Indonesia. Seharusnya terjadi negosiasi pembagian (sharing) antara pemerintah dan operator untuk membangun jaringan di daerah terpencil.

"Selama ini tidak ada komunikasi antara pemerintah dan operator. Komunikasi antara operator juga tidak lancar, karena mereka bersaing," ujarnya.

Sementara itu, pengamat hukum telekomunikasi Rolas Sitinjak menyampaikan, seharusnya yang menjadi tumpuan utama pengaturan telekomunikasi di Indonesia selain Kementerian Komunikasi dan Informartika (Kemekominfo) ialah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Menurut dia, sepatutnya sudah ada good governance dalam regulasi dunia pertelekomunikasian yang adaptif dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat.

"BRTI adalah badan yang super power terhadap aturan main telekomunikasi. Diperlukan regulasi telekomunikasi yang adaptif, bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat," tandasnya. (Ssr/OL-5)