Revisi Aturan Penggemukan tidak Tepat

PEMERINTAH tengah menggodok revisi aturan terkait dengan penggemukan sapi (feedlot) guna meningkatkan jumlah pasokan daging sapi di pasar dan meredam harga. Namun, pedagang pasar menilai perubahan aturan tersebut tidak akan efektif menyelesaikan harga daging sapi.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, mengatakan mempercepat penggemukan sapi tidak akan memengaruhi harga daging sapi segar di pasaran. Menurutnya, selama rumah potong hewan (RPH) bisa mengendalikan pasokan ke pasar, harga daging sapi segar tidak akan bisa turun.

"Mau penggemukannya dipercepat jadi 3 bulan atau 1 bulan pun, selama pasokan dari RPH tidak digelontorkan, revisi kebijakan itu tidak akan solutif," cetus Abdullah melalui sambungan telepon, kemarin.

Menurutnya, selama ini pasokan daging sapi ke pasar dikendalikan RPH. Harga daging sapi potong dari mereka pun diatur sehingga pedagang pasar merasa dikendalikan mereka.

Karena itu, Abdullah meminta pemerintah melibatkan para pedagang pasar dalam membuat kebijakan terkait dengan harga daging sapi. Tidak bisa pemerintah hanya mengandalkan informasi dari para perusahaan penggemukan sapi (feedloter) dan RPH.

"Kami harus dilibatkan karena kami yang berada di akhir rantai perdagangan dengan konsumen. Kalau kita dilibatkan dan aspirasi kami didengar, kami yakin ada solusi."

Aspirasi yang dimaksudnya, antara lain adanya penguatan produksi di dalam negeri, penataan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan subsidi distribusi sapi.

Abdullah beranggapan subsidi distribusi sapi dari peternak ke pengusaha di Jakarta sangat dibutuhkan untuk mengurangi harga daging sapi. Peternak dari luar Jawa dinilai bakal lebih berminat menggelontorkan sapi ke Jakarta melalui kapal ternak bila biaya distribusi ditanggung pemerintah ketimbang sapi mereka dibeli pemerintah dengan harga murah baru dikirim ke Jakarta dengan kapal ternak.

"Kapal ternak kan pernah kosong. Itu karena ada yang salah. Peternak mestinya perlu bayar biaya distribusi, biarlah peternak sendiri yang bernegosiasi dengan pengusaha di Jakarta terkait harga, bukan malah sapinya dibeli pemerintah sebelum naik kapal. Tidak ada yang mau jadinya," ketus Abdullah. (Jes/E-3)