Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARA Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 secara perdana akan bertemu di Washington DC, Amerika Serikat. Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM) ini diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – Bank Dunia 2022 pada 11 Oktober mendatang.
JFAMM merupakan kegiatan inisiatif kolaborasi negara - negara G20 Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa, yang ditujukan untuk membahas perkembangan terkini, mengidentifikasi solusi, dan arah ke depan dalam mengatasi kerawanan pangan global.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, mengatakan hari ini Menteri Pertanian Republik Indonesia bertolak ke Amerika dan diagendakan untuk hadir pada pertemuan JFAMM tersebut.
Kuntoro melanjutkan, disana para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 akan bertemu dan membahas empat poin utama, yang pertama adalah membangun upaya anggota G20 untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi.
Baca juga: Mentan SYL Hadiri Panen Padi dan Mulai Aplikasikan Biosaka di Mamuju
Kedua, mendukung secara politis untuk pemetaan, penyusunan kerangka acuan, dan tindakan konkrit yang akan diambil mengatasi permasalahan tersebut.
Ketiga, menjajaki aksi konkrit untuk mengatasi krisis ketersediaan pupuk dan kerawanan pangan yang mendesak.
“Dan poin terakhir adalah mempertimbangkan koordinasi di bidang keuangan dan pertanian jangka panjang untuk mempercepat implementasi komitmen, membantu mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperkuat dan menghindari duplikasi dengan inisiatif yang telah berjalan” urai Kuntoro.
Keempat poin tersebut, lanjut Kuntoro, diharapkan dapat menghadirkan komitmen bersama negara - negara G20 dan dapat menjadi solusi permasalahan pangan di dunia.
“Seperti yang diungkapkan Bapak Menteri Pertanian, pangan adalah persoalan human rights, tidak boleh ada yang tertinggal, semua harus memiliki akses yang sama terhadap pangan” jelas Kuntoro.
Terkait krisis pangan global yang mulai terasa di banyak negara, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo kerap menekankan bahwa persoalan pangan harus direspons secara cepat melalui semangat kolaborasi.
Pada saat membuka Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian (Agriculture Ministers Meeting/AMM) Negara G20 beberapa waktu lalu di Bali, Mentan Syahrul kembali menegaskan bahwa kunci mengatasi krisis pangan global adalah kebersamaan.
“Tidak boleh ada negara yang terlewatkan dan tertinggal, kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa datang” tegas Syahrul.
Sebagai informasi, Pertemuan JFAMM akan dihadiri secara fisik maupun virtual oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian dari negara-negara anggota G20.
Selain itu, pertemuan JFAMM juga akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara undangan dan organisasi internasional bidang pertanian dan keuangan. (RO/OL-09)
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah tersebut. Ia meminta instansi pemantau itu membongkar semua permainan kotor di lembaga antirasuah.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
Indonesia mendukung realisasi two-state solution berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional
Saat ini, ITDC dipercaya untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika di Lombok, NTB.
Ia menyebut penghapusan rencana program dari JETP itu karena ketidakjelasan sumber pendanaan dari sponsor negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Meski menyinggung mengenai dampak perang di Ukraina yang tengah berkonflik dengan Rusia, namun P20 tidak menyebut tentang isu kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved