Proyek Mandek Menyebar

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo yang menyebut ada banyak proyek pembangkit listrik yang mangkrak di Tanah Air bukan asal cuap. Presiden sudah memaparkan beberapa contoh dalam rapat terbatas tentang percepatan penyelesaian program pembangunan infrastruktur kelistrikan 35 ribu megawatt (Mw), Rabu (22/6). Berdasarkan pantauan Media Indonesia di lapangan, sejumlah proyek pembangkit listrik di daerah-daerah lain juga terpaksa berhenti karena berbagai kendala. Di Kalimantan Utara, misalnya, ada empat proyek pembangkit yang hingga kini mandek, terutama karena terhambat proses pembebasan lahan. Padahal dana ratusan miliar sudah dianggarkan untuk pembangunan pembangkit di wilayah provinsi termuda itu.

Empat pembangkit itu ialah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2x7 Mw di Kabupaten Bulungan, PLTU dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrogas (PLTMG) Kelapis di Kabupaten Malinau berkapasitas 2x3 Mw, dan PLTU berkapasitas 2x10 Mw di Kota Tarakan. "Sudah lama dibangun, tapi tidak ada perkembangannya. Dulu PLN Pikitring Kalimantan minta bantuan ke Pemkab Bulungan untuk siapkan lahan. Ternyata proyeknya mangkrak. Saya yakin bukan masalah lahan. PLN harus bertanggung jawab," ungkap Bupati Bulungan, Sudjati, Kamis (23/6).

Padahal, imbuhnya, jika pembangunan pembangkit listrik itu selesai, krisis listrik di beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan bisa teratasi. Cerita hampir sama terjadi di Sumatra Selatan. Ada tiga pembangkit berkapasitas cukup besar, yakni 3.000 Mw, yang rencananya dibangun PLN di wilayah itu. Namun, pembangunan tiga proyek itu, yakni Sumsel 8, Sumsel 9, dan Sumsel 10, hingga kini belum dimulai. Masalah pendanaan disebut sangat berpengaruh karena pembangunan pembangkit itu bekerja sama dengan produsen swasta (IPP). Hal itu juga yang kerap membuat pembangunan pembangkit mangkrak.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel, Robert Heri, mengatakan Pemprov Sumsel mendukung penuh rencana Presiden Jokowi mempercepat pembangunan proyek pembangkit listrik. "Ini semua (yang akan dibangun) ialah pembangkit listrik mulut tambang. Jadi tambang di sana, pembangkitnya juga di sana. Kita tidak perlu mengirim batubara lagi, cukup mengirim listrik," ungkap Heri. Ia pun berharap pihak swasta, pemerintah pusat, dan PLN dapat mempercepat realisasi rencana pembangunan PLTU mulut tambang yang ada di Sumsel. "Setiap hari kebutuhan listrik kita semakin meningkat. Jadi, harus dipercepat," tukasnya.

Tunggu dari pusat
GM PLN Wilayah Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu, Budi Pangestu, mengatakan, untuk pembangunan tiga pembangkit itu, pihaknya masih menunggu PLN pusat melalui RUPTL. "Kita masih menunggu RUPTL itu. Kita tidak bisa bicara banyak karena semuanya dikembalikan ke pusat." Sementara itu, PLTU II Cirebon, Jawa Barat, belum dipastikan kapan bakal dibangun meski semua perizinan sudah selesai. Alasannya, menurut Presiden Direktur PT Cirebon Energi Prasarana, mereka masih menunggu financial closing project.

"Semula direncanakan pembangunan PLTU II Cirebon dilakukan Juni ini. Namun, karena masih ada kendala pada financial closing, hingga kini pembangunan PLTU II Cirebon itu belum dapat dilakukan," kata dia. Heru berharap PLTU II Cirebon dengan kapasitas 1.000 Mw bisa dioperasikan pada 2020 mendatang. "PLTU II Crebon ini nantinya akan membantu energi untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali," kata Heru. (VR/UL/E-1)