Separuh Bank tidak Respons LTV

LANGKAH Bank Indonesia (BI) yang melakukan penyesuaian terhadap besaran nilai yang bisa dibiayai atau loan to value perbankan terhadap pembelian properti tidak selalu direspons dengan baik oleh perbankan. Bank Indonesia melaporkan sebanyak 40 bank yang memperoleh penyesuaian LTV belum memanfaatkan pelonggaran tersebut. Akibatnya, uang muka kredit pemilikan rumah dari 40 bank tersebut diduga masih tinggi di atas 20% sesuai ketentuan yang ada. "Dari 81 bank yang eligible (layak) untuk memanfaatkan, baru 41 yang bisa memanfaatkan," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, di Jakarta, Selasa (21/6). Sejak pelonggaran awal di Juni 2015 tersebut, hingga April 2016, kata Filianingsih, baru tercapai peningkatan realisasi KPR sebesar Rp21,2 triliun. Jumlah realisasi KPR tersebut berasal dari 41 bank yang menurut Filianingsih efektif memanfaatkan pelonggaran LTV. Realisasi saluran KPR dari 40 bank lainnya justru tercatat negatif. Berdasarkan kajian dan evaluasi BI, pelonggaran LTV pada 2015 memang lebih menahan pelambatan ekonomi agar tidak semakin dalam, bukan menggenjot pertumbuhan. Untuk relaksasi LTV 2016 ini, Filianingsih berharap nasabah dapat merespons positif penaikan LTV hingga 85%, yang berarti uang muka berkurang menjadi 15%. Perhitungan BI, pertumbuhan KPR dapat mencapai minimal 11,3% pada akhir tahun. Tambahan pertumbuhannya sekitar 3,65% hingga 6,65%," ujarnya. Sementara itu, konsultan properti Cushman & Wakefield melihat bahwa kebijakan pelonggaran LTV akan meningkatkan proporsi KPR dalam pembelian properti tempat tinggal. "Dengan relaksasi LTV, trennya saat ini akan semakin banyak yang berminat kepada KPR atau KPA," kata Direktur Riset Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo dalam paparan kajian properti kuartal II 2016 di Jakarta, kemarin.

Selama ini untuk pembelian kondominium atau apartemen biasanya hanya 30% yang menggunakan KPA, sedangkan sekitar 20% membeli langsung secara tunai dan 50% lainnya membeli secara mencicil kepada pengembang tanpa melalui mekanisme KPA dari perbankan. Arief juga mengutarakan harapannya agar kebijakan relaksasi atau pelonggaran LTV ini juga dapat menggairahkan tingkat penjualan apartemen yang puncak penjualannya di kawasan Jabodetabek terjadi pada 2014 lalu.

Anggaran dipotong
Pelaksanaan program satu juta rumah bakal menghadapi tantangan dengan adanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Menurut Direktur Jenderal Pengadaan Perumahan Syarif Burhanuddin di Jakarta, Selasa (21/6), pagu awal anggaran yang dikelola Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp7,697 triliun yang kemudian dilakukan penghematan sebesar Rp355,3 miliar. Namun, dalam rangka mendukung Asian Games 2018, ada alokasi tambahan Rp800 miliar sehingga total pagu yang dikelola sekitar Rp8,12 triliun. Adanya penghematan anggaran APBN dalam program satu juta rumah menurutnya secara tidak langsung memengaruhi target pembangunan perumahan untuk masyarakat yang dibiayai APBN.

"Tapi pemerintah akan tetap terus melanjutkan program penyediaan perumahan bagi masyarakat dengan melibatkan peran serta para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai pengembang, pengusaha, dan juga masyarakat," ujarnya.
Penghematan anggaran tersebut berdampak pada penurunan target yang hampir terjadi di setiap program direktorat di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan. Dari total 112.992 unit yang dicanangkan pemerintah untuk penyediaan perumahan yang berasal dari APBN, kini menyusut menjadi 110.574 unit. (Ant/Mus/B-2)